MAYBRAT, SUARAPAPUA.com– Kordinator noken ilmu Agustinus Kambuaya mengatakan realita yang terjadi bahwa dunia pendidikan khususnya anak asli Papua (AAP) yang berada di kota maupun pedalaman belum mendapat layanan pendidikan yang baik sesuai tujuan dan cita-cita pendidikan di negara ini.
“Beberapa bulan lalu, teman-teman Geropa mengadvokasi 21 anak orang asli Papua di wilayah kampung baru Sorong yang tidak mendaftar karena tidak ada biaya. Padahal itu sekolah negeri yang ada di jantung kota yang akses pelayanannya lebih cepat dan terjangkau saja begitu apalagi ditempat lain,” ujarnya Sabtu, (21/10/2017)
Menurutnya, kasus itu membuat teman-teman menyurati DPRD kota Sorong dan dinas P dan P kota Sorong, akhirnya 21 orang mendaftar dan tidak dikenai biaya. Dan sekolah yang ada menggunakan sistem rayon sehingga orang asli Papua sedikit orang yang diterima.
Kambu menegaskan pemerintah perlu memperhatikan kondisi pendidikan yang dihadapi anak-anak asli Papua yang ada di pinggiran kota maupun di pedalaman untuk mendapat pelayanan pendidikan melalui dana Otsus yang diperuntukan bagi orang asli Papua.
Selain itu, sekretaris noken ilmu Beyum Baru menambahkan advokasi pendidikan bagaimana kelompok pinggiran kota bisa mendapat akses pendidikan. Sebab kebijakan pemerintah melalui dana Otonomi khusus (Otsus) Papua yang diperuntukan orang asli Papua juga tidak dirasakan anak-anak asli Papua.
“Kami beberapa waktu lalu melakukan aksi untuk memperlihatkan kepada pemerintah bahwa memang ada anak asli Papua yang ada di pinggiran kota Sorong yang belum mendapat akses pendidikan dengan baik. Data yang kami peroleh sekitar 15-20 anak yang berusia 15 sampai 17 tahun yang belum baca tulis (buta aksara) dipinggiran kota Sorong,” ungkapnya.
Program Otsus Papua kata Beyum tinggal berapa tahun lagi selesai tetapi anak asli Papua belum juga mendapat akses dan pelayanan pendidikan yang baik dan benar.
“Kami sendiri belum tahu dana Otsus Papua ada selama ini untuk orang Papua yang mana. Sebab pendidikan di kota yang memiliki akses yang mudah dan cepat saja sudah begitu apalagi yang di pedalaman,” tanya Beyum.
Dia berharap kepada pemerintah pusat maupun daerah perlu memperhatikan pendidikan bagi anak asli Papua dipinggiran kota termasuk Paud/TK, SD, SMP dan SMU negeri yang ada.
“Sebab anak asli Papua bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tetapi terbentur dukungan dana dari orang tua yang pendapatannya terbatas akhirnya putus sekolah,” harapnya.
Pewarta: Engel Semunya
Editor: Arnold Belau
