JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Untuk Pilkada, sikap KNPB tegas menolak segala aktivitas politik kolonial Indonesia diatas tanah Papua, selama status politik Papua belum final dibawa hukum internasional.
Pernyataan ini ditegaskan oleh ketua umum pusat Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo. Pernyataan ini ditulis Yeimo di wall facebook pribadinya pada 25 Juni 2018.
Menurut Yeimo, Pilkada adalah alat paksa kekuasaan kolonial Indonesia dalam mencari legitimasi politik rakyat West Papua. Pilkada bukan kehendak politik rakyat Papua, tetapi kehendak politik penguasa kolonial Indonesia.
“Rakyat Papua yang sementara dipaksa masuk ikut serta dalam euforia Pilkada adalah korban dari propaganda dan janji-janji utopia dari penguasa kolonial Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa uang, kedudukan dan kehormatan dalam kekuasaan Indonesia hanyalah jalan pendek menuju kehancuran bangsa Papua,” katanya.
KNPB menilai, tidak ada demokrasi yang sejati dalam Pilkada. Sebab, demokrasi dalam wilayah terjajah hanyalah milik kepentingan kolonialisme. Tidak dari, oleh dan untuk rakyat Papua. Sebab fakta kedaulatan Papua ada di tangan penguasa kolonial, bukan di tangan rakyat.
“Karenanya, kami sampaikan kepada rakyat Papua bahwa kita bukanlah objek politik kolonialisme Indonesia. Kita adalah bangsa yang sedang memperjuangkan nasib politik, hukum dan demokrasi melalui hak penentuan nasib sendiri. Sebab Pepera 1969, tidak secara sah menempatkan kami selaku subjek hukum dan politik yang sah dalam negara Republik Indonesia,” tegas Yeimo.
“Menyukseskan Pilkada sama sekali tidak akan merubah nasib politik dan demokrasi bangsa Papua dalam Indonesia. Nasib bangsa Papua ada di tangan rakyat yang sadar, bersatu dan lawan kolonialisme Indonesia tanpa kompromi,” tegasnya lagi.
REDAKSI
