JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Laporan lengkap gerakan West Papua melawan 2019 di luncurkan di London Inggris pada hari ini, Rabu (30/9/2020). Laporan itu diluncurkan atas kerjasama TAPOL bekerjasama dengan pengacara hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman.
Laporan itu diluncurkan memperingati satu tahun hari terakhir di tahun 2019 (gerakan melawan) yang dilengkapi dengan video pendek.
Laporan ini diringkas ke dalam ringkasan eksekutif, sebuah kompilasi dari berbagai analisis dan kejadian yang berfokus pada pelanggaran HAM yang dilakukan selama Gerakan Melawan, termasuk rasisme yang menjadi pemicu dan impunitas yang dinikmati oleh para pelaku.
Laporan ini menunjukkan bahwa setelah serangkaian peristiwa yang menjadi pemicu, aksi demonstrasi spontan meledak di West Papua.
Pihak yang berwenang juga menggunakan berbagai strategi untuk membendung, lalu menumpas aksi massa tersebut.
Selain berbagai isu lainnya, laporan ini memberikan gambaran lebih detail tentang isu rasisme, impunitas, pembunuhan di luar hukum, kebebasan pers, pemadaman internet, pasal makar, penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran, dan penggunaan milisi sipil.
Kesemua isu ini adalah hal-hal yang ditanyakan oleh Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang West Papua, dengan ‘daftar isu sebelum pengiriman laporan berkala kedua Indonesia’ yang dikeluarkan untuk Pemerintah Indonesia pada 2 September 2020.
Komite ini adalah sebuah badan ahli yang ditunjuk oleh Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR).
TAPOL menerbitkan ringkasan peristiwa pada 19 Agustus 2020 untuk memperingati hari pertama dari setahun Gerakan Melawan.
“Sejak itu, kami telah membuat beberapa perubahan minor pada laporan ini karena beberapa tahanan politik telah bebas, dan juga karena alasan teknis lainnya. Laporan ini dilengkapi dengan detail informasi mengenai insiden-insiden yang bisa diverifikasi,” tandas TAPOL.
Pewarta: Elisa Sekenyap
