JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Dewan Adat Wilayah (DAW) Meepago menilai pemekaran 109 kampung dan 10 distrik di kabupaten Deiyai didasarkan atas kekecewaan beberapa oknum tertentu yang gagal memperoleh kursi pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019.
“Saya hanya mengetahui usulan beberapa kampung yang diusulkan oleh oknum tertentu. Usulan beberapa oknum ini lantaran kekecewaan mereka dalam Pileg 2019 lalu, dengan harapan akan ada peluang pada Pileg berikut,” kata Oktovianus Marco Pekei, ketua DAW Meepago, ketika dihubungi suarapapua.com dari Jayapura, Sabtu (7/11/2020).
Menurutnya, pemekaran ini memang perlu dikritisi oleh semua pihak termasuk DPRD, terkait aspirasi masyarakat melalui musyawarah kampung atau tidak, berapa banyak jumlah penduduknya termasuk luas wilayah yang baru dimekarkan.
Pekei menggarisbawahi hal ini penting untuk memastikan fakta di lapangan, agar prosedur pemekaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Saya belum tahu persis bahwa pemekaran distrik dan kampung dilakukan atas dasar aspirasi rakyat atau tidak,” imbuhnya.
Meski demikian, ia berharap perlu kepastian demi menghindari munculnya fakta pemekaran kampung tanpa penduduk alias kampung tak berpenghuni.
Terpisah, Ferdinand Tekege, salah satu mahasiswa asal kabupaten Deiyai di Jayapura, menyebut pemekaran bukanlah solusi tepat untuk mengatasi berbagai persoalan di kabupaten Deiyai.
Soalnya, kata dia, sejak kabupaten Deiyai dimekarkan dari Paniai pada tahun 2008 hingga saat ini, pemerintah daerah dinilai belum menuntaskan berbagai masalah, lagi pula hanya lima distrik.
“Lima distrik saja pemerintah tidak mampu tangani, apalagi dengan bertambahnya 10 distrik dan menjadi 15 distrik. Ini berbahaya. Makanya, dengan tegas kami menolak pemekaran,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah mau mendengar aspirasi mahasiswa dan rakyat Deiyai.
“Pernyataan penolakan pemekaran itu kalau tidak didengar oleh pemerintah, maka kami mahasiswa akan konsolidasi massa untuk turun demo.”
Pewarta: Yance Agapa
Editor: Markus You
