BeritaDAW Meepago: Pemekaran Didasari Kekecewaan Hasil Pileg 2019

DAW Meepago: Pemekaran Didasari Kekecewaan Hasil Pileg 2019

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Dewan Adat Wilayah (DAW) Meepago menilai pemekaran 109 kampung dan 10 distrik di kabupaten Deiyai didasarkan atas kekecewaan beberapa oknum tertentu yang gagal memperoleh kursi pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

“Saya hanya mengetahui usulan beberapa kampung yang diusulkan oleh oknum tertentu. Usulan beberapa oknum ini lantaran kekecewaan mereka dalam Pileg 2019 lalu, dengan harapan akan ada peluang pada Pileg berikut,” kata Oktovianus Marco Pekei, ketua DAW Meepago, ketika dihubungi suarapapua.com dari Jayapura, Sabtu (7/11/2020).

Baca Juga:  PT IKS Diduga Mencaplok Ratusan Hektar Tanah Adat Milik Marga Sagaja

Menurutnya, pemekaran ini memang perlu dikritisi oleh semua pihak termasuk DPRD, terkait aspirasi masyarakat melalui musyawarah kampung atau tidak, berapa banyak jumlah penduduknya termasuk luas wilayah yang baru dimekarkan.

Pekei menggarisbawahi hal ini penting untuk memastikan fakta di lapangan, agar prosedur pemekaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Saya belum tahu persis bahwa pemekaran distrik dan kampung dilakukan atas dasar aspirasi rakyat atau tidak,” imbuhnya.

Baca Juga:  AMAN Latih Tata Kelola Manajemen Bagi Pengurus Daerah di PBD

Meski demikian, ia berharap perlu kepastian demi menghindari munculnya fakta pemekaran kampung tanpa penduduk alias kampung tak berpenghuni.

Terpisah, Ferdinand Tekege, salah satu mahasiswa asal kabupaten Deiyai di Jayapura, menyebut pemekaran bukanlah solusi tepat untuk mengatasi berbagai persoalan di kabupaten Deiyai.

Soalnya, kata dia, sejak kabupaten Deiyai dimekarkan dari Paniai pada tahun 2008 hingga saat ini, pemerintah daerah dinilai belum menuntaskan berbagai masalah, lagi pula hanya lima distrik.

Baca Juga:  Pemerintah dan Komnas HAM Turut Melanggar Hak 8.300 Buruh Moker PTFT

“Lima distrik saja pemerintah tidak mampu tangani, apalagi dengan bertambahnya 10 distrik dan menjadi 15 distrik. Ini berbahaya. Makanya, dengan tegas kami menolak pemekaran,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah mau mendengar aspirasi mahasiswa dan rakyat Deiyai.

“Pernyataan penolakan pemekaran itu kalau tidak didengar oleh pemerintah, maka kami mahasiswa akan konsolidasi massa untuk turun demo.”

Pewarta: Yance Agapa
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Lindungi Rakyat Sipil, TNI Polri dan TPNPB Wajib Terapkan Konvensi Jenewa...

0
“Kedua belah pihak wajib menerapkan Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang perlindungan rakyat sipil dalam masa perang yang sedang terjadi di Bibida, kabupaten Paniai,” ujar Emanuel.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.