KOTA SORONG, SUARAPAPUA.com — Vincentius Paulinus Baru, ketua tim Forum Komunikasi Pencaker Asli Tambrauw (FKPAT) menyarankan kepada pemerintah kabupaten Tambrauw agar berupaya keras meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) serta mengakomodir pencari kerja (Pencaker) asli Tambrauw.
“SDM kita masih sangat rendah,” kata Paul melalui siaran pers yang diterima suarapapua.com, Minggu (20/12/2020).
Ia menjelaskan, bukti rendahnya kualitas SDM di kabupaten Tambrauw terlihat dari data yang telah dihimpun FKPAT yakni jumlah pencaker sebanyak 877 orang dengan pendidikan tertinggi adalah SMA sebanyak 444 orang, D3 sebanyak 42 orang, dan S1 sebanyak 222 orang.
Berdasarkan pendataan yang dikerjakan selama tiga bulan itu, kata Paul, mereka antara lain bekerja sebagai honorer daerah, dinas, distrik maupun tenaga kontrak. Sedangkan 598 orang lainnya tidak bekerja.
“Data ini dikumpulkan berdasarkan lima suku dan 29 distrik serta 216 kampung di kabupaten Tambrauw. Tujuannya, selain pengumpulan data pencaker kabupaten Tambrauw, yang kedua adalah membangun koneksi antara pemerintah kabupaten Tambrauw dengan masyarakatnya untuk menjaga keberlangsungan jalannya pembangunan dan pemerintahan,” jelasnya.
Data tersebut dipublikasikan tim FKPAT dan Pusat Studi Penelitian Pengembangan Masyarakat (PSP2M) di aula Pasca Sarjana Universitas Papua (Unipa) Manokwari, Sabtu (19/12/2020).
“Perawat yang lulus SMK, termasuk guru yang belum sarjana yang saat ini berstatus honorer di lingkungan pemerintah kabupaten Tambrauw harus dikuliahkan,” kata Paul.
Karena itu pihaknya mendesak Pemkab Tambrauw untuk meningkatkan kualitas SDM dengan mendata tenaga honorer maupun tidak memiliki perkerjaan terutama yang berlatarbelakang pendidikan kesehatan dan guru untuk dikuliahkan.
“Pemkab mengakomodir pencaker yang usianya 35-50 tahun,” pintanya.
Selain itu, Paul juga meminta Pemkab untuk mengakomodir pencaker yang usianya sudah melebih batas permintaan, karena berdasarkan data yang dikumpulkan FKPT tahun 2013 dan 2018 yang lolos tes kebanyakan bukan orang Tambrauw.
Pemkab Tambrauw juga diharapkan bekerja sama dengan Balai Pelatihan Kerja (BLK) melakukan pelatihan serta juga dengan BUMN dan BUMD di Sorong maupun Manokwari.
“FKPAT rencana akan melakukan audiens dengan Pemkab Tambrauw pada awal tahun depan,” imbuhnya.
FKPAT menyampaikan rekomendasi kepada Pemkab Tambrauw berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan kebijakan.
Pertama, Pemkab Tambrauw wajib memperhatikan dan mendahulukan para pencaker asli Tambrauw dalam seleksi CPNS berikut baik seleksi CPNS online maupun offline, dengan memperhatikan kelengkapan data administrasi dan kesiapan lainnya dari pencaker asli Tambrauw.
Kedua, untuk menciptakan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas baik, maka Pemkab Tambrauw wajib mengakomodir dengan cara mengangkat pegawai honorer yang bekerja di bidang pendidikan (guru) dan kesehatan (tenaga medis).
Ketiga, Pemkab Tambrauw perlu membangun database SDM pencaker orang asli Tambrauw, sehingga dapat memudahkan pemerintah dalam membuat kebijakan afirmasi terhadap orang asli Tambrauw.
Keempat, berdasarkan database pencaker yang telah dihimpun, dimana hampir 70% lebih pencaker orang asli Tambrauw hanya berpendidikan sebatas pendidikan SMA/SMK, sehingga perlu ada kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk memberikan beasiswa khusus bagi siswa-siswi untuk melanjutkan pendidikan. Antara lain bagi yang berijazah SMK Kesehatan bisa melanjutkan kuliah di jurusan kesehatan, juga siswa-siswa berijazah SMA bisa melanjutkan pendidikan guru maupun beberapa jurusan lain untuk mendukung pembangunan daerah.
Kelima, pemerintah daerah perlu memperhatikan jurusan-jurusan langka yang selama ini belum diusulkan dalam formasi tes CPNS kabupaten Tambrauw, seperti jurusan teknik perencanaan wilayah dan tata kota, untuk itu dalam pengusulan formasi test CPNS formasi tahun 2019/2020 perlu diusulkan formasi pada jurusan-jurusan tersebut.
Keenam, penyelenggaraan pemerintahan distrik selama ini belum berjalan dengan baik, sehingga pada tes formasi CPNS 2019/2020 pemerintah daerah perlu mengusulkan formasi sarjana terutama sarjana ilmu pemerintahan, sarjana administrasi negara, sarjana teknik informasi, sarjana ekonomi untuk ditempatkan di 29 distrik se-kabupaten Tambrauw.
Ketujuh, pencaker yang mempunyai usia lanjut atau lebih dari 35 tahun harus mendapatkan prioritas dalam sistem rekrutmen CPNS PPPK.
Kedelapan, Pemkab Tambrauw wajib mengakomodir sarjana-sarjana asli Tambrauw yang sudah mengikuti seleksi CPNS formasi penerimaan CPNS tahun 2018.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You
