JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Senat Spanyol telah menyerukan kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia agar diizinkan masuk ke Papua Barat. Pernyataan itu disampaikan senat tersebut berkaitan dengan pendudukan Indonesia yang telah berlangsung sejak lama dan dituduh melakukan pelanggaran HAM yang brutal.
Termasuk penangkapan lima mahasiswa Papua di Jayapura pada, Senin 21 Maret 2021 oleh polisi Indonesia karena gelar aksi spontan mengkampanyekan mendukung kunjungan PBB ke Papua Barat.
Komite Urusan Luar Negeri Senat Spanyol mengeluarkan mosi pada hari Kamis (18 Maret) yang meminta Pemerintah Spanyol untuk mengungkapkan keprihatinannya tentang situasi hak asasi manusia di Papua Barat, dan mendesak pemerintah untuk mendukung kunjungan Komisaris Tinggi.
Jika kunjungan tidak dilakukan, Senat mendesak Pemerintah Spanyol untuk mendukung mosi tentang Papua Barat di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Mosi itu diajukan oleh Wakil Presiden Parlemen Internasional untuk Papua Barat, Senator Basque Gorka Elejabarrieta.
Hal itu disahkan dengan dukungan dari para senator PSOE, EH Bildu, ERC, Junts dan PNV (17 suara mendukung, 10 menentang, satu abstain). Senat Spanyol telah menambahkan suaranya ke 83 negara bagian internasional yang telah menyerukan kunjungan tersebut, termasuk Inggris, Belanda, Australia dan Selandia Baru.
Menteri Luar Negeri Spanyol sebelumnya telah menyatakan bahwa, “Kami mempertahankan permintaan kepada semua negara agar negara dan lembaganya tetap terbuka secara permanen untuk semua mekanisme internasional, sebagai aturan umum. Papua tidak terkecuali, dan kunjungan Komisaris Tinggi PBB juga tidak akan menjadi pengecualian,” katanya sebagaimana release ULMWP pada, 22 Maret 2021.
Secara terpisah, lima mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), di kota Jayapura, Papua Barat, ditangkap karena berdemonstrasi dan mengkampanyekan secara damai guna mendukung kunjungan Komisioner Tinggi PBB.
Mahasiswa tersebut adalah Ernesto Matuan, Malvin Yobe, Apedo Doo, Devio Tekege dan Dese Dumupa – mereka masih ditahan oleh Polsek Jayapura. Demonstrasi tersebut menandai pembentukan ‘komite penyambutan’ untuk Komisaris Tinggi oleh orang Papua Barat di dalam negeri.
Penangkapan terjadi setelah serangkaian penembakan terhadap penduduk asli Papua Barat oleh pasukan keamanan Indonesia dalam beberapa pekan terakhir.
Senator Gorka Elejabarrieta berkata, ”Kami sangat khawatir dengan meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi baru-baru ini, termasuk penahanan dan pembunuhan di luar hukum. Kami sangat yakin bahwa West Papua harus mendapatkan pengakuan atas hak penentuan nasib sendiri. Kami berharap tuntutan Senat Komite Luar Negeri yang telah dibuat dapat menghentikan Indonesia untuk melanjutkan pelanggaran HAM.”
Pewarta: Elisa Sekenyap
