PANIAI, SUARAPAPUA.com — Konsisten dengan sikap tegas menolak keras pemekaran provinsi Papua Tengah termasuk provinsi lain dan Otsus jilid II di Tanah Papua, Solidaritas Pemuda, Mahasiswa dan Rakyat Papua kabupaten Nabire melakukan aksi damai, Senin (7/3/2022) siang. Aksi berlangsung di halaman hotel Mahavira 2, Karang Mulia, Nabire.
Aksi dilakukan secara spontan lantaran mendadak mengetahui adanya pertemuan pembahasan secara tertutup dan diam-diam tentang rencana pemekaran provinsi Papua Tengah dan penetapan ibukota provinsi Papua Tengah antara para pimpinan elit birokrat Meepago dengan Ahmad Dolli Kurnia, ketua Komisi II DPR RI sekaligus ketua Plt DPD partai Golkar provinsi Papua, di ruang pertemuan hotel itu.
Para pimpinan elit birokrat Meepago yang hadir, diantaranya bupati Nabire Mesak Magai, wakil bupati Dogiyai Oskar Makai, bupati Deiyai Ateng Edowai, bupati Paniai Meki Nawipa, bupati Puncak Jaya Yuni Wonda, beserta ketua dan anggota DPRD dari Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya.
“Dengan tegas kami menolak kehadiran Komisi II DPR RI di Nabire yang datang cari dukungan dari elit politik untuk loloskan pemekaran provinsi Papua Tengah dan pemekaran provinsi lainnya di Tanah Papua,” ujar Mikael Kudiai, koordinator aksi, menyampaikan pernyataan sikap.
Solidaritas juga menolak produk ilegal Otonomi Khusus (Otsus) jilid II di Tanah Papua dan pemerintah Indonesia segera tarik militer non organik dan organik dari seluruh wilayah Tanah Papua.
“Kemudian segeralah selesaikan semua pelanggaran HAM yang sudah terjadi dari sejak tahun 1961 sampai 2022 sekarang di Tanah Papua. Negara harus fokus selesaikan ini. Bukan lanjut Otsus dan kasih pemekaran,” tegasnya.
Senada, juru bicara aksi, Sonny Dogopia menyatakan, pihaknya menolak pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) buatan berbagai akademisi dan pemerintah pusat.
“Rakyat Papua minta pemerintah Indonesia segera buka akses tim investigasi Komisi Tinggi Dewan HAM PBB agar ke Papua untuk melakukan investigasi kasus pelanggaran HAM melalui hukum internasional,” ujarnya.
“Segera buka akses jurnalis internasional untuk meliput sesuai fakta yang sebenarnya terjadi di Tanah Papua,” tuntutnya.
Selain itu, Indonesia diminta segera buka ruang dialog Indonesia dan Papua untuk memupuk demokrasi di Indonesia dan sebagai solusi perdamaian.
Kebijakan pemerintah menambah provinsi baru di Tanah Papua, menurut solidaritas bukan kehendak rakyat. Karena itu, apa tujuan dan dibuat untuk siapa pemekaran tersebut?.
“Seluruh rakyat Papua tahu bahwa pemekaran dan Otsus itu adalah malapetaka. Tidak akan bikin orang Papua hidup sejahtera. Apalagi dua hal itu sudah dari dulu rakyat Papua tolak terus sampai sekarang. Negara stop paksa kasih,” ujarnya dengan tegas.
Aksi tersebut dilakukan di penghujung pertemuan dengan maksud agar mendapat tanggapan, tetapi tak satupun dari para pimpinan elit politik yang keluar dari ruangan pertemuan memberi reaksi sedikitpun.
Selain menyampaikan orasi, massa juga membentangkan dua spanduk bertuliskan ‘Tolak Otsus Jilid II’ dan ‘Tolak Pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Pegunungan Papua’.
Pewarta: Stevanus Yogi
Editor: Markus You
