BeritaPBT Minta Negara Hentikan Kekerasan di Papua

PBT Minta Negara Hentikan Kekerasan di Papua

DOGIYAI, SUARAPAPUA.com — Partai Bintang Timur (PBT) meminta pemerintah Indonesia agar memberherntikan kekerasaan struktural yang dilalukan negara secara masif di Tanah Papua.

Yulvin Mote, aktivis Partai Bintang Timur menyatakan sejak awal tahun lalu sampai saat ini, negara melalui TNI/Polri melakukan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang Papua.

“Itu sudah berlebihan dan harus disikapi agar negara ini menghentikannya,” kata Mote, Senin (27/2/2023).

Dia juga mempertanyakan keberadaan TNI/Polri di Tanah Papua. Sebab, katanya, “memang reaksi dari keberadaan TNI/Polri di Papua untuk menghabisi rakyat Papua yang tersisa”.

Baca Juga:  LBH Papua Soroti Penangkapan Pelajar dan Interogasi Guru Akibat Mencoret Pakaian Seragam Bermotif BK

“Negara stop mengirim dan menambah pasukan organik maupun non organik di Papua,” tuturnya.

Negara makin jahat dalam misi pemusnahan orang Papua sebagai etnis Melanesia. Sebab, kata Mote, “tindakan aparat TNI/Polri semakin brutal dan tidak manusiawi”.

Dia juga meminta Kapolda Papua agar tidak menyinggung masalah Papua dalam setiap pembicaraanya.

“Karena kami tahu bahwa semua perkataan Kapolda Papua itu menyakiti hati orang Papua,” bebernya.

Baca Juga:  Akomodir Aspirasi OAP Melalui John NR Gobai, Jokowi Revisi PP 96/2021

Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad mengatakan ribuan personel tersebut diberangkatkan ke Papua melalui 13 kali pengiriman.

“Estimasi jumlah pasukan yang dikirim kurang lebih 3.657 prajurit TNI-Polri, dengan komposisi 3.000 prajurit TNI dan 657 anggota Brimob Polri,” ujar Hussein saat melaunching monitoring bertajuk “Kekerasan Bersenjata di Papua dan Dampaknya Bagi Masyarakat Sipil”, seperti dikutip kompas.com, Selasa (30/8/2022).

Hussein menyebutkan, seluruh pasukan non-organik yang dikirim ke Papua mempunyai kualifikasi tempur.

Baca Juga:  Poksus DPR Papua Mendukung Upaya MRP Soal Rekrutmen Politik

Hal ini pun menandakan adanya perbedaan dengan pengiriman pasukan non-organik dibanding periode sebelumnya. Misalnya, pada periode 2018, 2019, maupun 2020.

Pada periode itu, Imparsial masih mendapati adanya pasukan non-organik berlatar belakang zeni tempur.

“Pasukan kualifikasinya Zeni tempur yang diterjunkan untuk membangun Jalan Trans Wamena-Nduga, atau dari Wamena ke wilayah lain, itu juga dilakukan oleh Zeni,” terang dia.

Pewarta: Yance Agapa

Terkini

Populer Minggu Ini:

TPNPB Intan Jaya Mengaku Mendapat Serangan Udara Aparat TNI dan Polri

0
“Militer Indonesia segera berhenti menjadi guru, tenaga kesehatan dan mengambil alih dinas sosial pemerintah daerah dalam membagi-bagi makanan terhadap masyarakat sipil dan anak-anak di wilayah konflik bersenjata.”

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.