PasifikMarape Mengakui Usulan Perjanjian Keamanan Dengan Australia Ditunda

Marape Mengakui Usulan Perjanjian Keamanan Dengan Australia Ditunda

Editor :
Elisa Sekenyap

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengakui bahwa usulan perjanjian keamanan dengan Australia telah ditunda.

Hal tersebut terjadi seminggu setelah PNG menandatangani pakta keamanan dengan Amerika Serikat yang memicu protes di berbagai universitas di seluruh PNG.

Marape menginformasikan kepada Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengenai penundaan tersebut pada hari Senin, kata kantor PM dalam sebuah pernyataan pada, Selasa.

PM mengatakan kepada Marles, yang juga Menteri Pertahanan Australia, bahwa perjanjian tersebut merupakan “pekerjaan yang sedang berjalan dan mengharuskan pihak PNG untuk berkonsultasi dengan proses domestik dan hukum kedaulatan kami terkait dengan kata-kata dan ketentuan tertentu”.

Baca Juga:  Gereja Pasifik Desak MSG Keluarkan Indonesia Jika Tidak Memfasilitasi Komisi HAM PBB Ke Papua

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Marape telah meminta maaf kepada mitranya, Anthony Albanese.

Pada bulan Januari, kedua pemimpin berjanji dalam sebuah pernyataan bersama untuk menyelesaikan negosiasi substantif mengenai perjanjian tersebut pada akhir April.

Perjanjian tersebut yang akan meningkatkan kerja sama keamanan dan mengakui bahwa negara-negara tetangga “memiliki kepentingan strategis bersama dalam Indo-Pasifik yang aman, stabil, damai, dan sejahtera.” Hal itu diharapkan akan ditandatangani bulan ini, namun tidak ada jadwal baru yang diberikan.

Baca Juga:  KBRI dan Universitas Nasional Fiji Gelar Seminar Perspektif Kolaborasi yang Lebih Dekat

Australia dan Amerika Serikat sedang berupaya untuk melawan pengaruh Cina yang semakin meningkat di negara-negara Pasifik Selatan, termasuk Papua Nugini.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken terbang ke Port Moresby minggu lalu untuk menandatangani sebuah perjanjian bilateral yang baru.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pakta ini menyediakan kerangka kerja untuk meningkatkan kerjasama keamanan, meningkatkan kapasitas pasukan pertahanan Papua Nugini dan meningkatkan stabilitas regional.

Perjanjian lengkapnya akan diumumkan kepada publik setelah para politisi di kedua negara mendapat kesempatan untuk memberikan masukan, kemungkinan dalam beberapa bulan mendatang.

Baca Juga:  Bainimarama dan Qiliho Kembali Ke Pengadilan Tinggi Dalam Banding Kasus Korupsi

Pekan lalu, Marape mengatakan bahwa pakta itu akan saling menguntungkan dan “mengamankan kepentingan nasional kita dalam ekonomi yang kuat.”

Pengumuman penundaan perjanjian ini muncul ketika Anthony Albanese bersiap-siap terbang ke Singapura untuk memberikan pidato utama pada, Jumat di Dialog Shangri-La tahunan, sebuah forum keamanan regional.

Dia mengatakan bahwa dia akan menggunakan pidatonya untuk “menguraikan visi Australia untuk Indo-Pasifik yang stabil, damai, dan makmur”.

“Australia berkomitmen untuk memperluas dan memperdalam hubungan dengan mitranya di Asia Tenggara untuk mengatasi tantangan dan ambisi bersama,” tukas.

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pimpinan Keuskupan Timika: Stop Adu Domba Masyarakat Demi Tujuan Tertentu!

0
“Akhir-akhir ini terjadi konflik horizontal antar kelompok masyarakat suku seperti Dani dengan Mee, Dani dengan Biak, Mee dengan Moni, Mee dengan Jawa, ada pula beberapa peristiwa pembunuhan yang pelakunya tidak diketahui yang terjadi setelah terbentuknya provinsi baru,” tutur Pastor Marthen Kuayo, dikutip dari siaran pers Komisi Sosial (Komsos) Keuskupan Timika, Selasa (7/5/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.