Selasa 2015-11-10 10:52:42
WAMENA, SUARAPAPUA.com — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tingginya harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako) di Kabupaten Jayawijaya diakibatkan tingginya angkut barang via pesawat udara dari Sentani menuju Wamena.
Hal tersebut terungkap ketika dilakukan dialog antara DPRD, Pemerintah, pihak Aviasi penerbangan dan masyarakat Jayawijaya di Kantor DPRD Jayawijaya, Selasa (10/11/2015), menanggapi aksi demo damai masyarakat Jayawijaya baru-baru ini di Wamena.
Terungkap dalam dialog, pesawat Trigana Air dan Deraya melayani angkut Sembako dengan harga Rp8.800 hingga 12.000 per kilo, sementara aviasi lain melayani dengan harga Rp9.500 hingga Rp12.000 per kilo. Akibatnya terjadi kelangkaan BBM dan melonjaknya harga Sembako.
Seperti yang disampaikan perwakilan salah satu pemasok Sembako Wamena dalam dialog itu, pihaknya kesulitan memasok barang dari Jayapura ke Wamena, lantaran ada permainan pemasok baru di Jayawijaya dan pihak aviasi tertentu di Jayapura.
“Istilanya, jika ada pemasok yang sudah bayar mahal, ya kita yang bayar Rp8.800-Rp12.000 tidak dinaikan. Nanti yang dinaikan duluan yang bayar di atas harga tadi. Saya punya barang sudah satu bulan belum naik, karena bayar murah,” bebernya.
Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya, Taufik Petrus Latuihamalo kepada wartawan usai dialog mengatakan, intinya dari akibat kelangkaan BBM dan tingginya harga Sembako ini Pemerintah Daerah maupun DPRD sedang menaruh perhatian serius.
Menurut Petrus, pihaknya telah mengambil beberapa kesepakatan saat pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jayawijaya pada tanggal 5 November 2015, diantaranya ada 12 point tentang kelangkaan BBM subsidi dan 9 poin mengenai BBM industri.
Diantaranya mengenai penetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pendistribusian BBM subsidi kepada instansi pemerintah dan menerapkan petugas pengelola BBM. Termasuk tidak mengijikan pedagang yang tidak memiliki ijin untuk menjualnya.
Selain itu, kendaraan dinas (plat merah) milik Pemerintah Daerah Jayawijaya, instansi vertikal, TNI dan Polri tidak diperkenankan menggunakan bahan bakar minyak subsidi terhitung per 1 Januari 2016.
“Intinya Forkompinda sudah sepakati dan menetapkan beberapa poin mengenai kelangkaan BBM ini untuk normalisasi harga, hanya saja memang perlu disosialisaikan kepada masyarakat untuk dilakukan penambahan.”
“Makanya, DPRD kembali memfasilitasi pertemuan tentang mahalnya harga bahan bakar minyak dan juga sembako di Jayawijaya,” kata Petrus.
Ia juga mengatakan, beberapa poin yang disepakati itu ditetapkan bahwa untuk harga BBM subsidi tetap, sedangkan untuk harga BBM industri 25 ribu rupiah per liter dan BBM eceran ditetapkan paling tinggi 30 ribu rupiah per liternya.
Ketua DPRD menambahkan, dengan adanya masukan-masukan dari semua pihak, ke depan akan dilakukan pertemuan kembali antara Komisi B DPRD Jayawijaya, Perindagkop, para aviasi dan para pemasok barang di Wamena dalam satu dua hari ke depan.
“Hal ini penting, supaya kita dapat mengetahui bersama kepastian harga kenaikan dari pihak aviasi, agar masyarakat pun dapat mengetahui yang sebenarnya,” ujar Petrus.
“DPRD pun menghimbau kepada para pedagang, jika ingin menaikan harga yang sewajarnya, jangan memanfaatkan naiknya harga ongkos kirim untuk menaikan harga yang menyusahkan masyarakat, meskipun kita tahu bersama berdagang itu mencari untung,” jelasnya.
Sementara Koordinator Forum Masyarakat Jayawijaya se-Pegunungan Tengah (FMJ-PTP), Mully Wetipo memberikan apresiasi kepada DPRD Jayawijaya yang sudah memfasilitasi pertemuan, sehingga seluruh persoalan akhirnya terungkap dengan jelas.
“Kami harap kesepakatan ini dapat segera berjalan, termasuk melibatkan masyarakat dalam membentuk tim pengawas BBM ini,” kata Mully Wetipo usai dialog.
Editor: Oktovianus Pogau
ELISA SEKENYAP
