Oleh: Yan Christian Warinussy
Perkembangan situasi politik di Tanah Papua, dalam konteks penyelesaian akar masalah kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik, antara Papua dan Indonesia serta soal pertanggung-jawaban, atas kekerasan negara di masa lalu dan masa kini terhadap rakyat Papua, hendaknya direspon secara baik oleh pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ialah dengan menempuh jalan dialog damai yang inklusif dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Wadah Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat yang telah nyata menjadi wadah representatif, dewasa ini secara politik.
Hal ini penting demi merajut perdamaian yang menjadi idaman semua pihak di atas Tanah Papua, baik rakyat Papua sendiri maupun pemerintah pusat, serta TNI dan Polri maupun kelompok-kelompok resisten, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional (TPN), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), West Papua National Authority (WPNA), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFP).
Dimulainya langkah dialog, dapat segera didorong oleh Pemerintah Indonesia dengan melakukan pertemuan-pertemuan informal, guna membahas rencana dialog dan jadwal serta agenda yang hendak diangkat atau mendapat sorotan kedua belah pihak.
Pada tingkat tersebut, menurut pandangan saya, sebagai Peraih Penghargaan Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Canada, dapat dilakukan dengan melibatkan fasilitator yang dipilih oleh kedua belah pihak (Indonesia dan ULMWP).
Bagaimana pun juga, konflik sosial-politik dengan melibatkan anasir-anasir resmi negara semacam TNI dan Polri yang senantiasa berhadapan dengan TPN-OPM secara langsung telah banyak menimbulkan korban di pihak rakyat sipil Papua selama ini. Sehingga harus segera dihentikan.
Dihentikannya konflik bersenjata tersebut seyogyanya segera dimulai dengan upaya membangun dialog yang setara, inklusif dan terbuka serta bertitik tolak pada upaya membangun perdamaian haruslah menjadi pilihan dari Pemerintah Indonesia dan ULMWP sekarang ini.
Perkembangan eksternalisasi isu Papua Barat yang kian mengemuka dan semakin kuat, di kawasan Melanesia dan Pasifik dewasa ini, kiranya menjadi catatan penting yang semestinya dianalisis dan dicari jalan solusi damai, oleh kedua belah pihak yang senantiasa berkonflik, yaitu Indoensia dan Rakyat Papua yang diwakili ULMWP tersebut.
Apalagi jika nantinya pada bulan September 2016, aplikasi keanggotaan ULMWP diterima dalam rapat khusus para Pemimpin Negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) di Port Villa, Vanuatu.
Ini tentu akan menjadi sebuah indikator baru, dalam konteks perubahan kebijakan politik, hukum dan keamanan Pemerintah Indonesia di atas Tanah Papua kini dan di masa depan.
Peace…
Penulis adalah Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua.
