BeritaPendidikan & Kesehatan​Jokowi Diminta Serius Perhatikan Pendidikan dan Kesehatan Papua

​Jokowi Diminta Serius Perhatikan Pendidikan dan Kesehatan Papua

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Tim Peduli Kesehatan dan Pendidikan Rimba Papua meminta presiden Indonesia, Joko Widodo perhatikan pendidikan dan kesehatan terutama untuk masyarakat yang ada di rimba tanah Papua. 

Dalam surat yang diterima suarapapua.com pada Minggu (7/5/2017) menjelaskan, presiden Joko Widodo direncanakan akan datang ke Papua tanggal 9 hingga 10 Mei 2017.

Soleman Itlay, sekretaris Tim Peduli Pendidikan dan Kesehatan Rimba Papua mengatakan, berdasarkan informasi yang tersebar di berbagai media, Jokowi datang untuk meresmikan beberapa pembangunan infrastruktur termasuk Jalan Trans Papua yang menghubungkan Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Nduga.

Kata Itlay, kedatangan Jokowi kali ini, bertepatan dengan mencuatnya sejumlah persoalan kesehatan di beberapa wilayah di Papua. Akhir Maret 2017, kasus kesehatan di Korowai mencuat setelah adanya laporan dari Komunitas Peduli Kemanusiaan Daerah terpencil (Kopkedat Papua) bahwa ada 64 orang meninggal dunia selama 7 tahun terakhir. Tak berselang lama kasus kesehatan di Distrik Awina Kabupaten Lani Jaya pun mencuat setelah sebanyak 20 orang meninggal dunia selama awal 2017 ini.

Baca Juga:  Atasi Konflik Papua, JDP Desak Pemerintah Buka Ruang Dialog

SuntingIa memaparkan, sebelumnya pada akhir 2015, ada 54 orang meninggal dunia di Distrik Mbua Kabupaten Nduga. Setelahnya sejak Maret 2016 hingga Maret 2017 ada 37 orang meninggal di Mbua. Demikian pun ada kasus kematian lainnya seperti di Distrik Itlayhisage Kabupaten Jayawijaya yang mencuat tahun 2014. Pada tahun 2014 diangkat kasus serupa di mana 54 orang meninggal dunia di Samenage.

“Berdasarkan temuan kami, semua kasus kematian ini turut disebabkan oleh ketiadaan petugas kesehatan untuk melayani masyarakat yang sakit. Selain itu, tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi untuk pencegahan penyakit,” kata Itlay.

Baca Juga:  Suku Abun Gelar RDP Siap Bertarung Dalam Pilkada 2024

Norberd Bobi, ketua Tim Peduli Pendidikan dan Kesehatan Rimba Papua menambahkan,  tetapi kedatangan Jokowi pun belum menyentuh persoalan-persoalan kesehatan. Jokowi justru lebih mementingkan pembangunan infrastruktur di Papua. 

Karena itu, pihaknya meminta presiden Jokowi untuk lebih serius dan memberikan perhatian serius pada masalah pendidikan dan kesehatan di Papua.

Pihaknya meminta presiden Jokowi untuk, pertama:  mendesak agar Presiden membuat kebijakan khusus yang memungkinkan adanya perhatian khusus dan serius terhadap kasus kesehatan di Korowai dan Awina

Kedua, meminta presiden lebih fokus pada masalah kesehatan dan pendidikan dibandingkan mengurus infrastruktur di Papua.

Ketiga, tingginya angka kematian di Papua disebabkan oleh ketiadaan  petugas kesehatan di tempat-tempat pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman sehingga perlu diperhatikan secara serius.

Baca Juga:  Velix Vernando Wanggai Pimpin Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua

Keempat, pemerintah diminta  membentuk tim Investigasi untuk mengungkap misteri kematian di beberapa tempat di Papua karena hingga saat ini belum ada penjelasan yang memadai tentang penyebab kematian di Mbua, Awina dan Korowai.

Mengungkap penyebab kematian yang terjadi di Mbua, Awina, Korowai dan Papua umumnya secara transparan kepada publik.

Kelima, Pemerintah diminta melibatkan berbagai pihak di Papua seperti Gereja dan LSM dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyakit di Pedalaman Papua. 

Keenam, pemerintah diminta mendorong Kementerian Kesehatan dan Pendidikan untuk melakukan monitoring dan pengawasan yang serius terhadap pelaksanaan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di Papua.


Pewarta: Arnold Belau

3 KOMENTAR

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan

0
Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan SORONG, SUARAPAPUA.com --- Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, didesak untuk segera mencopot jabatan kepala dinas PUPR karena diduga telah melanggar kode etik ASN. Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna kuning dan tersemat lambang partai Golkar, Kadis PUPR Sorong Selatan (Sorsel) menghadiri acara silaturahmi Bacakada dan Bacawakada, mendengarkan arahan ketua umum Airlangga Hartarto dirangkaikan dengan buka puasa di kantor DPP Golkar. Obaja Saflesa, salah satu intelektual muda Sorong Selatan, mengatakan, kehadiran ASN aktif dalam acara silatuhrami itu dapat diduga terlibat politik praktis karena suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tanggal 27 November 2024 mulai memanas. “ASN harus netral. Kalau mau bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Sorong Selatan, sebaiknya segera mengajukan permohonan pengunduran diri supaya bupati menunjuk pelaksana tugas agar program di OPD tersebut berjalan baik,” ujar Obaja Saflesa kepada suarapapua.com di Sorong, Sabtu (20/4/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.