ArsipMahasiswa Sesalkan Pernyataan Bupati Jayawijaya soal Pembangunan Mako Brimob

Mahasiswa Sesalkan Pernyataan Bupati Jayawijaya soal Pembangunan Mako Brimob

Rabu 2015-02-25 21:14:45

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pernyataan Bupati Jayawijaya, John Wempi Wetipo, terkait pembangunan Mako Brimob di Kabupaten Jayawijaya, disesalkan mahasiswa di Jayapura, apalagi pernyataan itu muncul untuk kepentingan elit politik, termasuk Bupati.

Salah satu tokoh pemuda, Soleman Itlay, mengatakan, sejak awal mahasiswa dan tokoh pemuda di Jayapura telah menolak pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya.

 

“Setahu kami sebagian besar elemen masyarakat di Pegunungan Tengah, termasuk Jayawijaya telah menolak rencana pembangunan Mako Brimob,” kata Soleman, saat jumpa pers di Cafe Prima Garden, Abepura, kota Jayapura, Rabu (25/2/2015) siang.

Menurutnya, alasan penolakan Mako Brimob sudah jelas, yakni akan semakin mendatangkan banyak persoalan, seperti peran kepala suku akan bergeser, lahan pertanian masyarakat akan berubah dan tidak ada lagi tempat untuk bertani.

 

“Mengingat kemungkinan terjadi berbagai dampak buruk di kemudian hari, maka semua pihak dengan tegas telah menyatakan tolak rencana bangun Mako Brimob,” ujarnya dengan tegas. (Baca: Kepala Suku dan Tokoh Agama di Wamena Tolak Pembangunan Markas Brimob).

 

Soleman menambahkan, masyarakat Jayawijaya masih menyimpan trauma yang besar, terutama akibat peristiwa Wamena Berdarah yang terjadi beberapa tahun lalu, dengan pelakunya aparat TNI/Polri yang menewaskan ribuan orang di Balim. (Baca: Tolak Pembangunan Mako Brimob, FSRJ Gelar Demo di Kantor DPRD Jayawijaya).

 

“40 distrik yang ada di Jayawijaya sudah sepakat untuk tidak akan memberikan lahan mereka untuk membangun Mako Brimob. Walaupun ada, itu hanya kepala suku jalanan yang mengatasnamakan kepala suku yang mendiami tempat tersebut,” tegasnya.

 

“Yang bekerja sama dengan Bupati dan Pemda itu bukan yang memiliki hak wilayah sesungguhnya, itu dipakai oleh elit politik. Kalau pernyataan Bupati seperti itu harus disertakan dengan bukti dan data yang jelas,” tegas Soleman. (Baca: FSRJ: Pemda Tidak Bangun Sarana Pendidikan dan Kesehatan, Justru Bangun Mako Brimob?).

 

Sementara itu, salah satu mahasiswa Universitas Cenderawasih, Benyamin Lagowan mempertanyakan urgensi pembangunan Mako Brimob, apalagi sudah jelas hanya untuk kepentingan elit tertentu. 

 

“Kehadiran Mako Brimob ini akan lebih banyak mendatangkan hal yang negatif dari pada positifnya. Dan pada intinya masyarakat maupun mahasiswa sebagai tulang punggung pembangunan Jayawijaya secara tegas kami tolak.” (Baca: Mahasiswa Jayawijaya Tolak Pembangunan Mako Brimob di Wamena).

 

“Pemda sendiri yang memelihara konflik di Jayawijaya, Perda untuk Miras sendiri belum disahkan, dan untuk peredaran Miras sendiri satu-satunya jalan ialah melalui jalur udara. Terus, siapa yang bermain?"

 

"Ini merupakan permainan bisnis mereka (Pemda) dengan aparat untuk mendatangkan minuman keras ke Wamena, tanpa pemeriksaan di bandara. Inikan aneh,” tegas Benyamin. (Baca: Theo Hesegem: Tidak Perlu Lagi Hadirkan Brimob di Jayawijaya!).

 

Terkait pernyataan Bupati bahwa di Wamena banyak terjadi penjambretan dan banyak orang mabuk, menurut Benyamin, hal itu hanya alasannya saja untuk mendirikan Mako Brimob. 

 

"Strategi jangka panjang adalah mendatangkan provinsi Papua Tengah. Itu kami mahasiswa sudah tahu rencana bupati Jayawijaya, jadi kami dengan tegas tolak," ujarnya.

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

AGUS PABIKA

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.