Rabu 2016-02-17 10:30:32
YOGYAKARTA, SUARAPAPUA.com — Jika Pemerintah Indonesia tidak bisa membanguan pasar mama Papua, maka dalam rangka membangun Trans Pasific Partnership dan Masyarakat Ekonomi Asia, Jokowi bolehkan negara Pasifik membangun pasar di Jayapura sebagai pintu Pasifik bagi Indonesia sebagai basis ekonomi penting bagi trans Pasifik.
Hal ini ditegaskan oleh John NR Gobai, Sekertaris II Dewan Adat Papua (DAP) melalui siaran pers yang diterima redaksi suarapapua.com, Selasa (17/2/2016) pagi ini.
“Pasar Papua yang ada di jantung Kota Jayapura adalah satu ikon penting masih eksisnya orang asli Papua rumpun Melanesia di Trans Pacifik, di dalam dominasi perdagangan oleh kaum non papua, sehingga pembangunannya perlu segera di dorong oleh semua pihak, tetapi disisi lain pembangunan DAMRI pun perlu menjadi perhatian karena Damri juga melayani orang papua di kampung-kampung hingga ke kota,” tegas John.
Dijelaskan, pertemuan pada akhir tahun 2013 antara mama Papua dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, gubernur menawarkan membangun pasar di gedung milik Dinas Kesehatan yang berada di depan Sagu Indah Plaza (SIP), namun pedagang mama Papua menolak dan tetap mempertahankan lokasi Perum Damri sebagai lokasi pasar mama Papua, dengan demikian Perum Damri harus mencari lahan baru, yang akhirnya disepakati adanya tukar guling (ruislagh) antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Perum Damri, mengapa sampai kini ada palang memalang di lokasi baru Perum Damri yang di siapkan Pemda Papua.
Perjuangan pasar mama Papua, lanjut John, untuk meminta dibangunnya Pasar Mama Papua telah berlangsung sejak jaman Gubernur Barnabas Suebu. Dalam pertemuan tersebut Suebu menjanjikan akan membangun Pasar di lokasi Damri, namun dalam perjanjian itu beliau tidak memastikan status tanah Damri, karena tanah ini bukan tanah milik Pemda Provinsi Papua tetapi milik Perum Damri, yang kepastian pengalihannya harus dengan Perum Damri di Jakarta, hal ini yang tidak dipahami baik oleh Suebu, namun karena diucapkan oleh seorang Gubernur, maka mama-mama tetap mempertahankan lokasi ini.
“Dalam rangka mempercepat penyelesaian pembangunan, dalam kunjungan Presiden RI, Joko Widodo dalam rangka natal 2014 lalu, beliau juga berjanji akan membangan pasar mama Papua yang permanen,” ujar John.
Presiden RI harus memastikan, lanjut John, apakah lokasi yang direncanakan akan dibangun pasar mama Papua sudah dibayarkan atau belum, jika sudah dibayarkan tetapi masih kurang maka solusinya dilakukan penambahan dana kepada pemilik hak ulayat dari pihak KKSS, jika memang tidak dianggarkan maka diusulkan baru lalu disiapkan penyalurannya, agar pembangunan dapat segera dilanjutkan. Damri dan Pasar sama-sama penting bagi masyarakat dan kepentingan umun.
“Sekali lagi, jika Pemerintah Indonesia tidak bisa membanguan pasar mama Papua, maka dalam rangka membangun Trans Pasific Partnership dan Masyarakat Ekonomi Asia, maka Jokowi harus bolehkan negara Pasfik membangun pasar di Jayapura sebagai pintu Pasific bagi Indonesia sebagai basis ekonomi penting bagi Trans Pasific,” tegas John diakhir pernyataannya.
MIKAEL KUDIAI
