ArsipAktivis HAM Pertanyakan Pelayanan Kesehatan di RSUD Wamena

Aktivis HAM Pertanyakan Pelayanan Kesehatan di RSUD Wamena

Senin 2015-03-16 10:55:30

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Aktivis HAM di Wamena, Alius Asso mengatakan, penanganan pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya sudah tidak sesuai aturan, baik petugas maupun pengelola kesehatan. Terutama di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena dan seluruh Puskesmas di Jayawijaya.

Menurutnya, ketika dilakukan pengecekan ke rumah sakit, banyak pasien yang mengelu karena pelayanan yang kurang maksimal, baik di RSUD maupun di Puskesmas. (Baca: Dua Petugas Ancam Tutup Ruang Radiologi RSUD Wamena)

 

“Saya sudah turun kontrol di rumah sakit, tetapi pelayanan sudah tidak jelas. Saat saya cek ada yang mengelu pada saya, kalau ada perawat yang tidak tahu infus pasien. Memangnya pelayanan kesehatan ini proyek ka, jadi kasih orang kerja sembarangan begitu?,” ungkap Alius kepada suarapapua.com di Wamena, Minggu (15/3/2015).

 

Alius menegaskan jika seperti ini kerjanya, bagaimana bisa melayani masyarakat Papua dengan dana Otonomi Khusus yang besar.

 

“Yang begini lebih baik tidak usah melayani dari pada pasiennya jadi korban hanya karena kesalahan petugas yang tidak tahu rawat,” tegas Alius. (Baca: Akibat Diabaikan Dokter IGD, Pasien di RS Wamena Meninggal Dunia)

 

Alius juga mengingatkan, Pemerintah Jayawijaya jangan terlalu fokus atau sibuk urus pembangunan Mako Brimob, tetapi lihat kondisi kesehatan masyarakat yang memang terbengkalai selama ini.

 

“Kesehatan penting, jadi pemerintah harus beri perhatian yang besar kepada kesehatan. Tetapi juga perlu perhatikan bidang pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang memang tidak diperhatikan selama ini,” ujarnya.

 

Editor: Mikael Kudiai

 

ELISA SEKENYAP

Print Friendly, PDF & Email

Terkini

Populer Minggu Ini:

Implementasikan Dua Perda, Pemkab Tambrauw Gandeng Belasan LSM

0
“Banyak wilayah ataupun kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Saya berharap kedepannya nanti kerja-kerja LSM atau NGO ini dapat menyebar di setiap wilayah. Yang perlu kami tekankan adalah utamakan program kerja yang memihak dan tidak merugikan masyarakat adat di Tambrauw,” tegas Paulinus.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.

error: Content is protected !!