Senin 2015-10-12 11:56:29
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Himpunan Pengusaha Muda Anak Asli (HIPMAS) Papua menggelar rapat kerja nasional ke-II, Senin (12/10/2015) di Kota Jayapura, Papua.
Ketua Panitia Rakernas II HIPMAS Papua, Suzana Udam mengatakan, kegiatan ini diadakan atas dasar legal formal yang kuat, sebab HIPMAS Papua sudah resmi terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.
“HIPMAS sudah punya cabang di beberapa kota di Indonesia, seperti di Bandung, Makassar, Manado, dan memiliki kantor pusat di Jakarta. Yang kerja di setiap cabang adalah pengusaha anak-anak asli Papua yang berdomisili di sana,’’ kata Udam kepada suarapapua.com di Hotel Aston, Jayapura, Papua, Senin (12/10/2015) siang.
Dikatakan, HIPMAS Papua mempersiapkan generasi muda Papua yang mau bekerja di dunia usaha. Setiap anak Papua direkrut mulai dari kalangan bawah hingga atas untuk melanjutkan usahanya.
“Wadah ini baru terbentuk pada tahun 2012, namun kami sudah diperhadapkan pada proyek-proyek besar, untuk proyek ekonomi kecil kami sedang dalam perancangan, dan proyek yang keluar dari pemerintah untuk HIPMAS Papua adalah 90% dikerjakan oleh HIPMAS Papua, termasuk pelaporannya juga,” jelas ketua DPD HIPMAS Papua Kabupaten Nabire ini.
Udam menambahkan, Rakernas ini tak dihadiri oleh ketua HIPMAS provinsi Papua dan Papua Barat.
Sekretaris Panitia Rakernas II HIPMAS Papu, Rickson Edowai menjelaskan, kegiatan Rakernas ini diadakan untuk melakukan pembenahan atas Perpres Nomor 84, dimana peraturan presiden tidak ditanggapi oleh pemerintah daerah dan kota di Tanah Papua.
Setelah Raker ini, kata Edowai, pihaknya akan menelaah semua program yang sudah berjalan dan belum berjalan dengan baik oleh HIPMAS Papua. Hal tersebut menurutnya, agar pemerintah pusat dapat melihat anak-anak Papua, apakah pemerintah sudah serius atau tidak.
Ia menyatakan, pengurus dan anggota HIPMAS Papua pada prinsipnya siap berkontribusi untuk Tanah Papua.
“Kita juga siap bergandengan tangan, dan bila perlu kita berani merambah ke tingkatan Indonesia Barat dan Tengah,” ujarnya.
Edowai mengatakan, “Kenapa orang pendatang bisa leluasa untuk membuka usaha dan memiliki banyak saham di Tanah Papua, sedangkan anak-anak asli Papua tidak? Ini saatnya kita juga harus bangkit untuk buktikan.”
Editor: Mary
HARUN RUMBARAR
