JAYAPURA, SUARAPAPUA.com—- Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengatakan bahwa mereka berharap Perdana Menteri baru, Selandia Baru akan mengambil keputusan mendukung penentuan nasib sendiri Papua Barat.
Sekretaris Jenderal ULMWP, Octo Mote, telah menulis surat ucapan selamat kepada Jacinda Ardern atas pembentukan pemerintahan baru Selandia Baru.
Di dalam suratnya dia mengatakan bahwa, orang Papua direndahkan untuk memiliki sebuah pemerintahan, oleh karena itu mendukung komitmen Jacinda Ardern untuk memiliki sebuah pemerintahan “yang didorong oleh prinsip, bukan kemanfaatan dan kesempatan, bukan ketakutan”.
Dia mengatakan bahwa mereka menantikan “pesan penting mengenai hal-hal penting” di wilayah tersebut sejauh dekolonisasi Pasifik diperhatikan.
Pemerintah Selandia Baru secara konsisten mendukung klaim teritorial Indonesia atas Papua Barat.
Namun Mote berharap Perdana Menteri baru dapat meninjau kembali upaya yang dilakukan oleh pemerintahan terakhir yang dipimpin oleh Partai Buruh untuk memfasilitasi dialog antara orang Papua Barat dan Indonesia.
Upaya ini ditolak oleh Jakarta .
Dekolonisasi Regional
Octo Mote mengatakan bahwa pada masa yang akan datang dimana Ms Ardern sebagai Perdana Menteri, wilayah Pasifik akan membahas beberapa isu dekolonisasi yang belum diselesaikan.
Dia mencontohkan referendum kemerdekaan yang menunggu persetujuan, karena di teritori Perancis Kaledonia Baru sebelum akhir 2018, dan wilayah otonomi Bougainville di Papua Nugini pada tahun 2019, bersamaan dengan upaya diplomatik yang meningkat oleh orang Papua Barat untuk mendapatkan kemerdekaan mereka, setelah setengah abad di bawah kekuasaan Indonesia.
“Harapan kami adalah Aotearoa New Zealand akan berdiri dengan prinsip-prinsipnya dan memastikan bahwa persiapan dan hasil kedua referendum ini transparan dan adil,” katanya.
“Rakyat Papua Barat juga berharap agar Aotearoa New Zealand akan menambahkan suara pentingnya atas meningkatnya jumlah negara di kawasan Pasifik dan di tempat lain yang meminta penghentian segera pelanggaran hak asasi manusia terhadap kami, dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menangani isu tentang tindakan politik penentuan nasib sendiri Papua Barat yang telah lama ditolak, “tulis Tuan Mote.
Dia menunjukkan bahwa orang Papua Barat sekarang memiliki perwakilan lebih besar di bawah Gerakan Pembebasan (ULMWP) di organisasi regional seperti Melanesian Spearhead Group dan Pacific Islands Forum, dan juga pengakuan oleh negara-negara di Karibia dan Afrika.
“Waktunya mungkin tepat untuk upaya dialog lain,” jelasnya.
“Kami percaya bahwa Aotearoa Selandia Baru adalah negara yang berusaha mengoreksi kesalahan ketidakadilan historis yang besar. Papua Barat jelas merupakan kasus semacam itu.”
Indikator koalisi Papua Barat New Zealand
Salah satu anggota parlemen senior pemerintah pimpinan Partai Buruh, David Parker, yang sekarang menjadi Jaksa Agung, berbicara tentang kebijakan partai tersebut mengenai Papua Barat awal bulan lalu.
“Ketika Partai Buruh menjadi Pemerintah, kami akan mengambil kesempatan untuk meninjau kembali kebijakan tersebut sehubungan dengan Papua Barat, dengan maksud untuk mengeksplorasi otonomi yang lebih besar bagi rakyat Papua Barat sesuai dengan keinginan rakyat,” kata Parker.
Salah satu dari dua mitra koalisi utama Partai Buruh, yakni Partai Hijau, mendukung Deklarasi Westminster untuk Kemerdekaan Papua Barat, yang ditandatangani di Parlemen Selandia Baru pada bulan Mei tahun ini oleh sebelas anggota Parlemen dari empat partai yang berbeda.
Pemimpin Partai Hijau, James Shaw, bulan lalu mengatakan bahwa partainya akan mengambil setiap kesempatan untuk mengadvokasi dan mendukung dialog damai antara Indonesia dan pemimpin koalisi Papua Barat (ULMWP).
Dia berjanji untuk juga mendesak Indonesia “untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang disetujui negara dan pemenjaraan dan penyiksaan terhadap aktivis politik”.
Partai tersebut memiliki sejarah panjang untuk mendukung hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri Papua Barat, dengan generasi baru Anggota Parlemen Partai Hijau yang melakukan pekerjaan mantan anggota Parlemen Keith Locke dan Catherine Delahunty.
“Kami mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan anda yang tak tergoyahkan terhadap perjuangan untuk menentukan nasib sendiri dari rakyat kami Papua Barat,” kata Mote dalam sebuah surat terpisah kepada James Shaw.
Yang kurang jelas adalah kebijakan mengenai Papua Barat dari mitra koalisi utama lainnya, yakni Partai New Zealand First. Tidak ada informasi tentang Papua Barat yang tersedia di situs web partai tersebut.
Namun pemimpin Partai New Zealand First, Winston Peters telah ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri, sebuah peran yang dia miliki di pemerintahan koalisi pimpinan Partai Buruh sebelumnya. Selama menjalankan tugas tersebut, Peters tidak melakukan tindakan terhadap Papua Barat.
Namun di antara 15 prinsip inti partainya, adalah tujuan untuk menjadi “tetangga yang dapat diandalkan di wilayah kita”.
Sumber: RadioNZ
