JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Mendukung Papua kembali dibawa ke sidang umum PBB ke-73 yang akan digelar pada tanggal 24 28 mendatang di New York, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) akan gelar aksi di 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.
Pada kesempatan tersebut Vanuatu akan meminta negara-negara untuk rancangan resolusi Hak Penentuan Nasip sendiri bagi Bangsa Papua.
Dalam selebaran yang beredar di Kota Jayapura, ULMWP menghimbau seluruh rakyat bangsa Papua dan elemen-elemen perjuangan di seluruh tanah air West Papua di 7 Wilayah adat dan di luar negeri untuk memberikan dukungan dalam bentuk doa, mimbar bebas dan demonstrasi damai.
“Untuk mendukung masalah West Papua yang akan dibahas di sidang Umum PPB ke-73 New Yor, kami akan melakukan berbagai kegiatan, untuk mendukung. Yaitu doa, mimbar bebas dan demonstrasi damai,” ungkap Ice, Juru Bicara Jubir Komite Aksi ULMWP saat memberikan keterangan Pers di Kantor Dewan Adat Papua DAP Expo Waena, pada Rabu, (19/9/2018).
Lanjutnya “Kami dalam wadah ini tetap akan fokus untuk mendukung agar isu Papua benar-benar dibahas dalam sidang umum nantinya. Supaya bangsa West Papua bisa hidup di atas tanahnya sendiri. Dalam suatu bangsa yang merdeka,” katanya.
Di tempat yang sama, Kris Dogopia, sekretaris Komite aksi utarakan, secara keseluruhan 7 negara dalam benua pasifik yang akan hadir di sidang PBB ke-73 dan Negara Vanuatu sendiri akan bicara dalam sidang itu.
“Selama ini Vanuatu mulai dari pemerintahannya hingga masyarakat kecil akar rumput sudah memberikan tempat untuk ULMWP dan Vanuatu pun menganggap West Papua adalah keluarga Melanesia. Sehingga sebagai bentuk dukungan kami didalam negeri akan melakukan beberapa kegiatan. Intinya bukan hanya Vanuatu tapi 7 negara pasifik akan bicara di dalam sidang ke 73 itu,” katanya.
Melawan Wantik menambahkan, sejauh ini kesiapan ULMWP sudah masukan surat pemberitahuan aksi kepada beberapa polsek dan polres yang ada di kota Jayapura, juga kepada Polda Papua.
“Surat kami hanya isinya pemberitahuan agar teman –teman kami pihak keamanan ketahui kegiatan kami yang akan berlangsung mulai dari tanggal 24 hingga 28. Surat itu saya sebagai koorlap sudah kasih kepada Polda Papua, Polresta Kota Jayapura, Polres Abe. Hingga Piolres Sentani,” jelasnya.
Dia jelaskan, saat memberikan surat pemberitahuan tersebut banyak yang mengatakan bahwa kegiatan itu akan dihalang dan tidak memberikan ijin untuk melakukan demonstrasi, namun sebagai koordinotor mengatakan itu tugas keamanan.
“Saya banyak dapat tantangan, tapi itu sudah biasa. Prinsip saya saat memberikan surat hanya satu, agar pihak kepolisian ketahui kegiatan kami nantinya. Sehingga saya sudah menyampaikan kepada mereka untuk tetap kami lakukan agenda kami di dalam negeri. Kerena tangkap, mati, dikejar, masuk jeruji besi, itu sudah biasa bagi kami pejuang,” bebernya
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Arnold Belau
