JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Terkesan semakin dilupakan kondisi masyarakat sipil yang mengungsi akibat kontak senjata antara TPN-PB dan Militer Indonesia pada Desember 2018 hingga sekarang di kabupaten Nduga, Tim Solidaritas Peduli Konflik Nduga (TSPKN) update situasi terkini dan menyatakan akan melakukan advokasi.
TSPKN merupakan gabungan dari ALDP, eLSHAM Papua, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua, Sinode Kingmi Tanah Papua, PAHAM, Foker LSM Papua, BUK, Yali Papua, Pasifika, Garda-P, FIM, Papuan Voice, YKKMP, Walhi Papua, SEPAHAM, dan Tim Relawan Nduga.
Untuk mengungkap situasi terkini kasus Nduga, TSPKN hadirkan beberapa narasumber diantaranya DPRP, tim relawan Nduga di Wamena, Jurnalis, Gereja, dan aktivis mahasiswa Papua, Kamis (18/7/2019) kemarin di ruang pertemuan P3W GKI Padang Bulan, Abepura, kota Jayapura.
Samuel Awom, koordinator TSPKN sebelum memberikan waktu kepada narasumber, mengatakan, beberapa kegiatan sudah dilakukan terkait situasi yang dialami oleh masyarakat Nduga pasca konflik tersebut.
“Diskusi hari ini yang akan disampaikan langsung kepada media adalah terkait kasus Nduga yang diabaikan sampai sekarang memasuki bulan ketujuh. Sebelumnya kami lakukan diskusi dengan lembaga-lembaga. Kemudian kita bentuk satu tim untuk advokasi kasus Nduga itu penting sekali karena Nduga bukan ada di Jawa atau luar Papua,” kata Awom.
Menurutnya, untuk ke depannya akan advokasi kasus Nduga sekaligus menyampaikan ke NGO yang ada, bahkan harus diketahui oleh Presiden Joko Widodo agar masyarakat Nduga yang sedang mengungsi bisa kembali ke kampung halaman mereka.
Laurenzus Kadepa, anggota DPRP yang hadir mengaku bersama DPRP yang lain sudah pernah melakukan pertemuan, termasuk juga dengan pemerintah Provinsi Papua dan Gubernur Lukas Enembe.
“Kita tidak diam, waktu terjadi perang, kita sudah lakukan komunikasi dengan Pemprov untuk menyurat Presiden. Ada beberapa hal penting yang kita rekomendasikan. Sayangnya negara ini menilai kerja kami itu lain. Akibatnya benturan sampai sekarang,” katanya.
Tetapi, lanjut Kadepa, sekarang dengan tim ini pihak DPRP siap mendukung. “TPNPB dan Militer itu urusan mereka, tetapi kami berbicara atas dasar nilai kemanusiaan.”
“Intinya masyarakat yang mengungsi bisa peroleh keamanan sebagai warga negara. Saya juga kesal dengan pemerintah Papua karena kalau bersatu baru bicara pasti kuat, tapi karena gubernur saja, kita DPRP hanya saya dan beberapa teman saja. Terus bupati Nduga saja, pasti kita tidak kuat,” tuturnya.
Menurut Kadepa, pertemuan bersama Gubernur dan Sekda serta beberapa Bupati, DPRP dan dari Gereja di Gedung Negara Dok VI, telah merekomendasikan untuk membentuk Pansus krisis kemanusiaan.
“Saat itu kami minta untuk tetapkan Nduga sebagai daerah darurat kemanusiaan, meminta presiden tarik pasukan, Pemprov bentuk tim investigasi dan Pemprov juga dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengungsi. Tetapi tidak jalan karena pemimpin kita ditekan oleh negara,” ujar Kadepa.
Di tempat yang sama, Victor Mambor, jurnalis yang juga pemimpin umum Koran Jubi, mengisahkan pengalamannya ketika tak mendapat akses untuk melihat langsung situasi Nduga karena dijaga ketat oleh militer, meskipun ia berkunjung bersama Pemprov Papua.
“Saya ke Nduga bulan ke Mei. Akses wartawan sulit. Terutama kita ke sana jalur darat, kita harus bayar 15 juta rupiah karena dikawal aparat. Tidak bisa pakai heli, ke Mbua hingga Jal harus pakai mobil. Saya di sana dua malam tiga hari saja.”
Victor mengaku saat itu sebenarnya akses tertutup, tak bisa ke sana. Hanya untungnya karena ia bergabung dengan tim dari Pemprov Papua.
“Saya masuk dalam tim bantuan kemanusiaan provinsi, jadi saya bisa ke sana. Dan orang tahu siapa saya. Mau tidak mau saya harus ikut. Jadi, yang saya lihat masyarakat tidak ada, sekolah dipalang oleh tentara, kantor distrik digunakan oleh polisi. Masyarakat hanya sedikit di gereja, sebagian besar mereka ada keluar hutan, saya susah ketemu mereka,” bebernya.
Lanjut Victor, “Saya pun diarahkan tidur dengan polisi. Saya berusaha untuk menjumpai kelompok bersenjata, namun susah, saya dijaga ketat. Karena di Nduga tahu saya ada yang panggil dan bawa saya jumpa orang kelompok Egianus Kogoya pada jam 2 malam, kemudian 3 jam kemudian kita ke sana. Akhirnya saya ketemu 23 orang, 17 orang itu anak-anak remaja.”
Saat pertemuan itu, Mambor bertanya mengapa pegang senjata? Jawabannya mengejutkan: mereka mau merdeka. Sebenarnya mereka mau sekolah, tetapi alasannya tak ada guru dan situasi lagi konflik.
“Ada anak kecil pegang senjata, dalam aturan PPB dilarang. Ya, tapi itulah kondisinya. Karena tidak ada guru yang mau mengajar, satu-satunya memilih pegang senjata gabung dengan Egianus Kogoya,” katanya.
Jika kondisinya aman dan guru-guru menetap untuk mengajar, Victor yakin anak-anak kecil itu bisa tenang belajar di kampung halamannya.
Jorgen Numberi, staf Komnas HAM RI Perwakilan Papua, menyampaikan status Nduga hingga kini belum ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Kata dia, sejauh ini masih lakukan kajian mendalam.
“Saya sudah pernah ke Nduga pasca konflik perang, namun di sana susah sekali untuk masuk, sehingga saya balik. Dan, situasi ini sesungguhnya kami sudah buat laporan dan sudah berikan ke pusat,” katanya.
Nelius Wenda, koordinator Serikat Perjuangan Mahasiswa Papua (Sepaham), mengaku kesal karena kasus Nduga sudah redup meski awalnya banyak orang dan organisasi berbicara, termasuk pemuda dari Gereja pun turun aksi.
“Pada saat itu pemerintah dan gereja bicara. Negara malah lakukan tekanan hingga tuding dengan isu politik Papua merdeka, padahal sesungguhnya bicara kemanusiaan. Jadi, sebelumnya tim ini kami sudah koordinasi, kami mahasiswa akan melakukan aksi sampai masyarakat Nduga kembali ke kampung halamannya,” tutur Wenda.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Markus You
