Nasional & DuniaOrang Papua Barat Berharap Peningkatan Status Keanggotaan di MSG

Orang Papua Barat Berharap Peningkatan Status Keanggotaan di MSG

AUCKLAND, SUARAPAPUA.com— United Liberation Movement for West Papua tetap berharap akan diberikan status yang lebih besar di Melanesian Spearhead Group (MSG).

Gerakan ini memiliki status pengamat di MSG, yang anggota penuhnya adalah Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan kelompok FLNKS atau Kaledonia Baru.

Vanuatu akan mengambil alih kepemimpinan kelompok dari PNG ketika negara itu menjadi tuan rumah KTT pemimpin MSG berikutnya di Port Vila pada bulan April 2020.

Baca Juga:  Pasukan Keamanan Prancis di Nouméa Menjelang Dua Aksi yang Berlawanan

Baca juga: Parkop Akan Membentuk Sekretariat Free West Papua di Port Moresby

Sekretaris ULMWP, Rex. Rumakiek berharap akan ada keputusan pada aplikasi keanggotaannya di Port Vila.

Dia mengatakan pertemuan menteri luar negeri MSG baru-baru ini di, Suva menunjukkan dukungan bagi ULMWP untuk melakukan lebih dari sekadar pengamat.

“Sebuah inisiatif oleh Papua Nugini sebagai ketua pertemuan, dia bertanya kepada semua menteri apakah mereka ingin mendukung kami untuk berbicara atau tidak. Dia ingin mereka mengatakan ya atau tidak. Fiji sebenarnya yang pertama kali setuju, ya biarkan mereka berbicara,” kata Rex.Rumakiek.

Baca Juga:  Partai-Partai Oposisi Kepulauan Solomon Berlomba Bergabung Membentuk Pemerintahan

Mr. Rumakiek mengatakan dia berharap MSG akan diberikan keanggotaan penuh atau asosiasi dalam MSG, tetapi dia mengakui bahwa pengaruh pemerintah Indonesia akan berusaha untuk bekerja melawannya.

Indonesia, yang sebelumnya menentang keterlibatan ULMWP dalam kelompok tersebut, memiliki status sebagai anggota asosiasi dalam MSG.

Baca juga: Apa Manuver Politik Pemimpin Pasifik 2020?

Baca Juga:  FIFA Akan Mempromosikan Hubungan 'non-partisan, non-politik' Antara Fiji dan Indonesia

Gerakan Pembebasan mengatakan bahwa MSG dan Forum Kepulauan Pasifik berada di posisi yang tepat untuk meminta Jakarta bertanggungjawab atas pelanggaran HAM di Papua.

Namun kedua kelompok regional tersebut menunjukkan sedikit berhasil dengan permintaan mereka akan akses ke Papua Barat agar diberikan keleluasaan pemantau hak asasi manusia yang independen.

 

Sumber: radionz.co.nz

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

TPNPB Mengaku Membakar Gedung Sekolah di Pogapa Karena Dijadikan Markas TNI-Polri

0
“Oh…  itu tidak benar. Hanya masyarakat sipil yang kena tembak [maksudnya peristiwa 30 April 2024]. Saya sudah publikasi itu,” katanya membalas pertanyaan jurnalis jubi.id, Kamis (2/5/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.