Gubernur Nasional Ibu Kota Papua New Guinea, Powes Parkop. (RNZ/Koroi Hawkins)
adv
loading...

AUCKLAND, SUARAPAPUA.com— Gubernur Ibukota Papua Nugini mengatakan akan mendirikan sekretariat Kampanye Papua Barat atau yag sering disebut Free West Papua campaign di ibu kota PNG.

Pengumuma itu disampaikan Powes Parkop di Port Moresby, sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran (awareness) tentang isu-isu hak asasi manusia Papua Barat di PNG yang di dilakukan pemerintah Indonesia.

Parkop menuduh pemerintah regional, termasuk Australia menutup mata terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua Barat.

Baca juga: Sambutan Ketua ULMWP dalam Doa Perkabungan Alm. Andy Ayamiseba

Baca Juga:  Ratu Viliame Seruvakula Perjuangkan Keinginan Masyarakat Adat Fiji

EMTV melaporkan Parkop manfaatkan ibukota PNG sebagai pusat untuk melobi dukungan untuk aspirasi kemerdekaan Papua Barat, dan mengajukan petisi kepada PBB guna mengatasi situasi di Papua.

ads

Sementara itu, gereja Katolik di Papua Nugini telah melaporkan gelombang baru pencari suaka Papua Barat ke Provinsi Barat.

Keuskupan Katolik di Kiunga merawat 133 orang yang telah melintasi perbatasan, mengklaim telah melarikan diri dari militer Indonesia di Papua Barat, menurut The National.

Pastor Gilles Cote dari Keuskupan Kiunga mengatakan para pencari suaka ditempatkan di sebuah kamp sementara di tanah gereja.

Baca Juga:  Pasukan Keamanan Prancis di Nouméa Menjelang Dua Aksi yang Berlawanan

Dia mengatakan masyarakat Kiunga membantu merawat mereka dengan makanan, air, pakaian, dan kebutuhan kemanusiaan lainnya.

Baca juga: Ini Keputusan dan Rekomendasi MRP dan MRPB

Kelompok pencari suaka Papua Barat itu dilaporkan tiba bulan lalu setelah berjalan kaki sekitar 400 km melintasi daerah pegunungan dari Kabupaten Nduga di Provinsi Papua.

Nduga adalah fokus dari konflik bersenjata yang sedang berlangsung antara militer Indonesia dan Tentara Pembebasan Papua Barat (TPNPB), yang membunuh setidaknya 16 pekerja konstruksi jalan di kabupaten ini pada akhir 2018.

Baca Juga:  Partai-Partai Oposisi Kepulauan Solomon Berlomba Bergabung Membentuk Pemerintahan

Departemen Pemerintahan Tingkat Provinsi dan Daerah PNG, bersama dengan pejabat dari Imigrasi dan Luar Negeri, sedang memproses warga Papua Barat untuk menentukan status pengungsi mereka.

Mereka yang tidak memenuhi status pengungsi politik akan disarankan untuk kembali ke rumah mereka.

Sementara mereka yang diidentifikasi sebagai pengungsi politik akan diangkut ke East Awin Camp di provinsi Barat PNG, daerah yang dikukuhkan bagi para pengungsi Papua Barat.

 

Sumber: radionz.co.nz
Editor: Elisa Sekenyap

Artikel sebelumnyaPON XX di Papua dalam Dua Tegangan
Artikel berikutnyaOrang Papua Barat Berharap Peningkatan Status Keanggotaan di MSG