KOTA SORONG, SUARAPAPUA.com — Meningkatnya aksi begal akhir-akhir ini di Kota Sorong, provinsi Papua Barat, sudah sangat meresahkan warga setempat. Pemerintah daerah mestinya segera mengamankan daerah sekaligus menjamin kenyamanan seluruh warga dengan kebijakan tegas.
Max Binur, direktur Bengkel Pembelajaran Antara Rakyat (Belantara) Papua saat diskusi bertajuk ‘Problematika pembangunan di Kota Sorong” baru-baru ini, menegaskan perlunya sebuah kebijakan khusus dari Pemkot untuk mengatasi rangkaian kasus begal yang kian meresahkan warga dalam beberapa waktu terakhir.
“Bapak Walikota, sebaiknya segera turunkan kebijakan tegas untuk mengamankan kota ini. Sebab ada masalah, nanti juga bapak yang akan berpikir bahkan repot atasi jika sudah tingkat parah. Saat ini seluruh warga Kota Sorong mau hidup aman dalam melakukan aktivitas apa saja,” ujarnya.
Dalam diskusi yang berlangsung di Belantara Papua, Binur akui keresahan masyarakat lantaran maraknya aksi begal antara lain jambret, pencurian motor (curanmor), penadah barang curian dan tindak kriminal lain, dibiarkan tanpa ada upaya mengatasi persoalan ini.
Terhitung sejak Januari sampai Februari 2020, kata dia, warga Kota Sorong tak nyaman untuk keluar sendiri dan lebih dari jam 10 malam.
“Orang masih takut dicopet dan dibacok. Lagian sopir taksi, jam 10 malam sudah parkir mobil. Dulu biasanya sampai jam 12 malam. Sekarang tidak. Ini semua karena fenomena begal,” imbuh Max.
Terpisah, Herlina Wanggai, salah satu warga kota Sorong, mengaku hingga kini masih trauma dengan aksi begal selama dua bulan terakhir.
Jangankan sore dan malam, keluar di siang hari pun selalu cemas. Termasuk dalam taksi pun ia tak berani seorang diri.
“Memang pernah, saya bersama tiga ibu turun dari taksi di Km 10. Kemudian, para begal dengan gergaji dan parang sabit memaksa ibu-ibu kasih uang. Tetapi, syukur, tindakannya gagal karena sopir taksi telepon polisi,” cerita Herlina saat ditemui suarapapua.com, Senin pekan lalu.
Situasi tak nyaman akibat begal itu menurutnya perlu disikapi segera untuk memberi rasa aman warga Kota Sorong.
“Walikota, kepolisian, dan pihak lain yang berkewajiban, harus memperketat orang yang keluar masuk. RT/RW catat kembali penduduknya. Harus ada sistem wajib lapor bagi warga baru yang masuk. Ini upaya kecil untuk mengurangi kejahatan begal. Sampai saat ini, saya belum berani keluar sendiri. Masih trauma sekali,” kata Herlina.
Apner Korwa, salah satu tokoh masyarakat yang juga hadir dalam diskusi di Belantara Papua, menceritakan situasi menakutkan akibat maraknya begal.
Menurut Korwa, Walikota Sorong mesti memberi perlindungan dan kenyamanan buat warganya.
“Tidak bisa biarkan dengan alasan Sorong sudah berkembang jadi wajar saja ada begal. Itu tidak tepat. Negara punya kewajiban melindungi warganya, jadi Walikota juga punya kewajiban memberi kenyamanan dan kedamaian bagi seluruh warga masyarakat Kota Sorong,” ujar Korwa.
Maraknya begal di Kota Sorong disikapi pihak Kepolisian. Polda Papua Barat bahkan telah mengirim tim khusus Jantras (kejahatan dan kekerasan) ke Sorong. Tim yang berada dibawah Ditresrimun Polda Papua Barat itu membekuk raja begal berinisial AF berdasarkan laporan warga dan hasil pengembangan aparat kepolisian.
Pewarta: Maria Baru
Editor: Markus You
