JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Papua didesak untuk segera antisipasi terhadap penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), dengan antara lain menutup akses bandar udara dan pelabuhan laut.
Desakan ini mengemuka dalam aksi massa di depan gerbang utama Universitas Cenderawasih (Uncen) Perumnas III Waena, Kota Jayapura, Selasa (17/3/2020) kemarin.
Dalam aksi menanggapi bahaya Covid-19 yang sedang gemparkan seluruh dunia, Solidaritas Anti Corona di Papua menyatakan prihatin atas lambannya pemerintah provinsi (Pemprov) Papua mengambil kebijakan memproteksi rakyatnya dari gempuran virus mematikan itu.
“Hari ini kami mendesak pemerintah Pemprov agar segera perangi Corona, karena kalau masuk ke Papua sangat berbahaya, kita bisa habis,” ujar salah satu orator di depan gapura Uncen kampus Waena.
Beberapa orator lain juga bergantian berbicara dalam aksi ini. Mereka pada intinya satu suara, mendesak pemerintah daerah harus bergerak cepat demi menyelamatkan semua orang di Tanah Papua dari ancaman Covid-19.
Salah satu pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Uncen bahkan tegaskan, kebijakan cepat dari pemerintah daerah sangat penting dilakukan karena akhir-akhir ini berbagai negara di dunia sedang panik dengan virus Corona, termasuk di Indonesia.
“Jangan tunggu perintah dari Jakarta. Ini era Otsus, pemerintah di Tanah Papua gunakan kewenangan untuk harus bertindak cepat atasi Corona ini dari sekarang,” tegas Nus Komba.
Lanjut Deny dalam orasinya, virus Corona dikategorikan pandemi karena dalam tiga bulan sudah terjangkit serempak di sebagian negara-negara dunia.
“Pemerintah stop buta dengan virus yang sedang mewabah seluruh dunia. Kami minta, pemerintah harus cepat bergegas untuk menyikapinya. Jangan diam, ini demi nyawa banyak orang,” ujarnya.
Pernyataan sikap berisi empat tuntutan kepada pemerintah yang dibacakan Yops Itlay, koordinator aksi, antara lain meminta kebijakan tegas demi memproteksi orang di Tanah Papua dari ancaman Covid-19.
Pertama, pemerintah provinsi Papua dalam hal ini Gubernur bersama DPRP MRP dan semua Forkopimda Papua segera menutup akses bandara dan kapal-kapal penumpang masuk ke Papua hingga virus Corona benar-benar hilang dari Indonesia.
Kedua, segera menyiapkan vaksin dan tempat isolasi bagi yang positif virus Corona.
Ketiga, segera menyiapkan fasilitas dan tempat pemeriksaan bagi yang diduga suspect Corona. Seperti pengalaman kemarin di Merauke yang diduga terkena virus ini, sampelnya dikirim ke Jakarta. Hal tersebut sangat disayangkan di saat penyebarannya makin kencang, pasti memakan waktu lebih lama.
“Jika poin pertama hingga ketiga ini tidak diindahkan, maka kami yang akan melakukan penutupan akses bandara dan pelabuhan laut,” Yops Itlay, ketua BEM Fakultas Hukum Uncen, membacakan statemen terakhir.
Diakuinya, berbagai upaya antisipasi terhadap mewabahnya Covid-19 telah dilakukan berbagai negara. Seperti di Rusia, Jepang dan beberapa negara lainnya, telah menutup akses transportasi udara maupun darat.
“Selama tiga bulan terakhir di Indonesia virus Corona beredar sangat cepat hingga tanggal 16 Maret kemarin sudah 134 pasien. Ini bukan masalah kecil bagi pemerintah untuk mengatasinya, karena tentu butuh waktu yang lama apalagi untuk mengetahui orang yang telah bersentuhan dengan pasien positif Covid-19,” tutur Yops.
Paskalis Boma dari Solidaritas Anti Covid-19 menyatakan, aksi bersama hari ini mendesak pemerintah daerah membuka mata terhadap mewabahnya virus Corona yang kian mengkhawatirkan seluruh dunia.
“Inti tuntutan kami jelas, pemerintah daerah harus cepat sikapi virus ini. Sediakan fasilitas yang memadai jika ada orang terjangkit Covid-19, terus juga segera perketat akses penerbangan udara dan laut,” ujar Boma.
Massa aksi membentangkan satu spanduk bertuliskan: ‘Solidaritas Anti Corona di Papua, Bersama Perangi Virus Corona Covid-19’.
Terpisah, Sepi Wanimbo, ketua Pemuda Baptis Papua meminta Pemprov Papua segera mengambil langkah tepat untuk selamatkan rakyat dari ancaman Covid-19.
“Pemerintah Provinsi Papua jangan menganggap sepele virus Corona. Sebaiknya segera mengambil langkah yang tepat atasi virus ini,” ujar Wanimbo, Senin (16/3/2020).
Ia menyayangkan lambannya berbagai stakeholder merespons pandemi Covid-19 yang di Tanah Papua dilaporkan sudah empat orang dinyatakan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
“Kita di Tanah Papua ini fasilitas dan tenaga medis sangat kurang, tetapi kenapa Pemprov bersama DPRP, MRP dan Forkopimda lainnya diam tanpa ada upaya bijaksana untuk selamatkan rakyat Papua yang tersisa ini? Ataukah harus menunggu pasien bertambah dan jatuh korban dulu baru mau bicara? Jangan, sebaiknya sekarang juga harus ada upaya nyata. Salah satunya tutup akses masuk ke Papua,” tuturnya.
Wanimbo menyebutkan transportasi laut dan udara merupakan pintu masuk orang ke Papua. Temuan empat penderita diduga karena bepergian ke luar Papua. Karena itu, ia khawatirkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Oktober 2020 orang-orang dari seluruh Indonesia berdatangan ke Papua sebagai tuan rumah, berpotensi membawa-serta Covid-19.
“PON sebagai salah satu agenda resmi pemerintah, sebaiknya ditunda atau sekalian ditiadakan,” ujarnya sembari meminta Pemprov Papua segera menyurati pemerintah pusat terkait aspirasi penundaan atau pembatalan PON XX lantaran pandemi Corona.
Jurnalis Suara Papua Ardi Bayage turut berkontribusi dalam berita ini
Pewarta: Hendrik Rewapatara
Editor: Markus You
