MANOKWARI, SUARAPAPUA.com— Mahasiswa Puncak di Kota studi Manokwari Papua Barat mendukung penolakan pembangunan kodim di distrik Gome Kabupaten Puncak. Provinsi Papua.
Ketua Ikatan, Frits Alom menegaskan seluruh mahasiswa studi manokwari menolak tegas rencana pembangunan kodim di kampung Yengkernok. Mahasiswa menilai oknum pemilik hak ulayat dan pemerintah maupun TNI melakukan koordinasi penyelesaian sengketa secara sepihak tanpa melibatkan generasi penerus hak ulayat maupun unsur-unsur yang ada, duduk sama-sama lepaskan sama-sama.
“Pihak pertama Oknum pemilik hak ulayat dan kepala-kepala desa, pihak kedua pemerintah maupun TNI sudah melakukan komunikasi awal namun dilakukan secara individu. Mereka tidak melakukan koordinasi melalui forum yang melibatkan semua Tokoh yang ada,” katanya kepada suarapapua.com di Manokwari. Selasa, (31/3/2020).
Salom membeberkan, Keluarga Murip Tabuni termasuk memiliki hak ulayat tanah adat menolak pembangunan di wilayah adat itu. sebab menurutnya pemberian lahan untuk pemerintah sudah cukup yang sisa milik generasi penerus.
“Masyarakat sudah memberikan sebagaian lahan adatanya kepada pemerintah untuk bangun Sekolah sudah cukup lalu posisi kodim di tanah mana tempat tinggal masyarakat dimana apakah mereka dipindahkan? Semua sudah penuh,” katanya.
“Saya mendukung kebijakan orang tua menolak pembangunan kodim sebab sudah tidak ada tanah yang kosong lagi hanya itu satu-satunya yang kosong. Saudara-saudara saya juga penolakan yang sama di kota studi lain,” ucap Kotius Tabuni.
Sementara itu, Yosias Kum, Ketua Peduli Mahasiswa Kabupaten Puncak (PMKP) puncak menegaskan setiap kepala distrik yang ada di kabupaten Puncak jangan mengijinkan pembangunan Kodim.
“Masukan untuk beberapa distrik yang ada disana jangan ijinkan pembangunan kodim,” tandasnya.
Pewarta : Charles Maniani
Editor: Arnold Belau
