Waket I DPRD Dogiyai Dianiaya Saat Jelaskan Covid-19 di KM 100

0
1771

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Simon Petrus Pekei, wakil ketua (Waket) I DPRD kabupaten Dogiyai, Papua, saat memberikan pemahaman tentang kebijakan empat bupati di wilayah Meepago mencegah penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Senin (30/3/2020) siang, nyaris diamuk para penumpang mobil lintas dan pengendara sepeda motor di KM 100 Distrik Siriwo, kabupaten Nabire.

Sesuai kebijakan bersama Bupati Nabire, Dogiyai, Deiyai dan Paniai, terhitung Sabtu (28/3/2020), Jalan Trans Papua ruas Nabire-Puncak Jaya ditutup hingga 9 April 2020. Tetapi, sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil mengangkut penumpang hingga memaksa Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di KM 100 Siriwo mengizinkan kendaraan melintas. Permintaan mereka ditolak aparat keamanan bersama Satgas yang telah bertugas sejak pekan kemarin.

Meski ditolak, puluhan orang terus berontak hingga adu mulut dengan aparat dan para petugas Satgas di depan Posko Terpadu Covid-19 Meepago. Keributan pun sulit dihindarkan. Beberapa petugas bahkan diancam dan nyaris ricuh.

Simon Petrus Pekei yang berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah (Mee), justru ditentang. Ia bahkan mendapat bogem dari seseorang. Tak cuma itu, empat buah batu mendarat di tubuhnya.

“Benar kak, saya dapat pukul dari beberapa penumpang di Kilo Meter 100. Kejadiannya tadi saat saya memberikan pemahaman dalam bahasa daerah,” kata Pekei ketika dikonfirmasi suarapapua.com melalui pesan elektronik, Senin (30/3/2020) sore.

ads

Ia mengaku dianiaya dengan beberapa kepalan tangan dan ditimpuk batu. Penganiayaan terjadi sekira jam 12.00 WIT.

“Sedang jelaskan tentang berbahayanya virus ini dan adanya himbauan dari empat bupati, dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tiba-tiba saya dipukul dan dihajar dengan empat batu di badan saya,” jelasnya.

Di tengah kerumunan orang, ia mengaku melihat beberapa mahasiswa dan beberapa orang yang diduga berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) karena mengenakan pakaian dinas. Mereka diduga pelaku penganiayaan.

“Terjadi depan polisi dan tentara, tetapi saya biarkan kejadian ini tanpa balas, apalagi lepas ke aparat. Tadi saya hanya minta, petugas pertegas pengawasan. Hal paling penting adalah kesadaran orang terhadap bahaya virus Corona. Jalan raya dipalang untuk mencegah siapapun yang kemungkinan sudah terinfeksi bisa bawa masuk ke wilayah Meepago. Khawatirnya kalau sampai ada itu kita semua bisa habis,” ujar wakil rakyat Dogiyai yang akrab disapa Simpetu.

Baca Juga:  Polres Jayapura Musnahkan Barang Bukti Jenis SS dan Ganja

Salah satu sumber Suara Papua di KM 100 Siriwo membenarkan kejadian ini.

Menurutnya, puluhan orang memaksa petugas membuka jalan yang sudah dipalang menyusul keputusan empat bupati dan DPRD bersama para pihak terkait dalam pertemuan Kamis (26/3/2020) di KM 100.

“Tadi banyak penumpang, beberapa mobil dan pengendara motor tidak terima arahan dari aparat keamanan dan Satgas Covid-19. Sempat melawan dan paksa buka palang. Sampai dorang beringas, terjadi pemukulan dan ambil batu lalu tumbuk wakil ketua DPRD Dogiyai,” ia menginformasikan melalui pesan elektronik dari KM 100 Siriwo.

Penganiayaan itu juga dibenarkan Isak Waine, salah satu anggota Tim Satgas Covid-19 di KM 100 utusan Dinas Kesehatan Kabupaten Dogiyai.

Kejadian berawal ketika sejumlah penumpang tak terima Tim Satgas Covid-19 di KM 100 tutup Jalan Trans Meepago. Mereka ngotot kendaraan yang ditumpanginya harus melaju. Tetapi karena tak diizinkan, terjadi adu mulut hingga aksi anarkis pun tak terhindarkan.

Keributan berujung penganiayaan terhadap Wakil Ketua 1 DPRD Dogiyai.

Terpisah, Philemon Keiya, ketua Komunitas Enaimo Nabire (KENA) yang juga koordinator Solidaritas Anti Corona (SAC) menyayangkan tindakan main hakim sendiri dari oknum pengendara sepeda motor dan penumpang mobil lintas Nabire-Paniai.

Keiya bahkan marah karena para pelaku tak mengindahkan instruksi pemerintah daerah kepada semua orang untuk tinggal di rumah demi mencegah terjangkitnya Covid-19.

“Sudah tidak mau tahu dengan himbauan pemerintah daerah, paksakan bepergian, lalu pukul lagi. Itu tidak masuk akal sehat. Kita semua wajib sadari dengan bahaya virus Corona,” ujarnya.

Philemon ingatkan larangan melintas jalan trans selama dua pekan, wajib dipatuhi.

Baca Juga:  Beberapa Tuntutan TPNPB OPM Kodap VIII Intan Jaya

“Ini virus paling berbahaya di dunia. Sebaiknya tinggal di rumah saja. Kalau paksakan jalan, apalagi tanpa tujuan, sebenarnya apa maunya? Kita semua wajib bertanggungjawab untuk cegah Covid-19.”

Jikapun beralasan tak tahu adanya kesepakatan dan larangan bepergian, informasinya telah tersiar di tengah masyarakat Meepago. Anehnya, orang terpelajar juga yang paksa petugas buka palang untuk lintasi kendaraan.

“Mereka sudah tahu hal ini. Pemutusan sementara jalan trans itu demi keselamatan kita semua di wilayah Meepago. Sebab kalau satu bawa virus, semua orang bisa kena. Ingat, fasilitas kesehatan saat ini sangat minim dan obatnya juga belum ada,” tutur Keiya.

Simpetu menjelaskan, sejak kemarin Jalan Trans Papua poros Nabire-Paniai ditutup. Tetapi ia melihat banyak kendaraan roda empat dan roda dua melintasi jalan nasional ini. Tetapi sampai di KM 100 ditahan petugas Satgas dan diminta kembali. Baik yang berangkat dari Nabire maupun Dogiyai, Deiyai dan Paniai.

“Tim Satgas tegakan himbauan dari empat bupati di wilayah Meepago tentang lockdown selama dua minggu. Itu sudah diumumkan sejak pekan lalu. Semua orang harus patuhi keputusan bersama pimpinan daerah di kawasan Meepago. Virus Corona sangat berbahaya. Sekarang kita semua harus bersama-sama cegah. Jangan virus ini masuk ke Meepago,” kata Pekei.

Ia menceritakan, setelah tiba di Posko Satgas KM 100 sekira jam 8 pagi, banyak orang sudah berkerumun. Ada yang turun dari pedalaman tujuan Nabire dan sebagian lainnya dari Nabire ke pedalaman.

Selain menumpang beberapa mobil, kata Simpetu, para pengendara sepeda motor juga ditahan Tim Satgas. Mereka ribut karena jalan raya dipalang Tim Satgas, mendesak kendaraan yang ditumpangi diizinkan lewat.

Tetapi, DRPD Dogiyai dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyatakan, kebijakan empat bupati bersama semua pihak tetap ditegakan dengan tegas demi keselamatan semua orang di Meepago.

Simpetu menyampaikan terima kasih kepada pihak keamanan yang telah tegakan keputusan empat bupati dengan berpedoman pada kesepatan bersama Gubernur Papua Lukas Enembe, Forkopimda, para kepala daerah, dan semua pihak terkait se-Provinsi Papua, Selasa (24/3/2020) di Gedung Negara Dok V Atas, Kota Jayapura.

Baca Juga:  Jelang Pemilu 2024, Toko Miras di Kabupaten Jayapura Harus Ditutup

“Penegakan dengan tegas untuk perlindungan dan keselamatan kita semua dari bahaya Covid-19 itu harus dilanjutkan,” tegas alumnus sebuah universitas swasta di Pulau Jawa ini.

Untuk disadari, kata Pekei, lockdown merupakan bagian dari upaya mengunci masuknya virus mematikan itu ke wilayah Meepago. Selama masa isolasi, diharapkan semua orang tinggal di rumah.

“Stop jalan-jalan. Harus takut sama virus Corona. Lebih baik tinggal di rumah sampai virus ini benar-benar dinyatakan habis,” ujarnya mengingatkan.

Wakil rakyat termuda ini sudah empat hari di KM 100 mengawal Tim Satgas Covid-19. Ia bahkan bersikap tetap kawal kebijakan kepala daerah dalam rangka pencegahan penyebaran virus Corona di Dogiyai sebagai bagian dari kawasan Meepago.

“Penegakan himbauan untuk pencegahan dari Covid-19 oleh Tim Satgas di KM 100 sangat ketat. Kami minta warga masyarakat dari wilayah Meepago tidak usah naik turun Nabire, Dogiyai, Deiyai dan Paniai sampai tanggal 9 April 2020. Semua tunggu pemberitahuan selanjutnya, pasti akan diumumkan,” tegas Simpetu.

Simpetu menyarankan semua orang memilih isolasi mandiri di rumah, konsumsi makanan bergizi dam buah-buahan, tetap jaga jarak, berolahraga dan istirahat yang cukup.

“Kalau sudah ada kesadaran dan kerja sama dari semua pihak, maka saya yakin kita bisa mencegah Covid-19,” imbuhnya.

Hasil kesepakatan empat bupati berikut imbauannya, ujar Pekei, tetap akan dikawal dan Tim Satgas Covid-19 tak beri tolerasi sedikitpun.

“Biarpun dorang tuntut kasih lolos dari pemalangan di KM 100, tetapi selama kami ada di sini, tidak akan mungkin. Keluarga dekat atau saudara kandung sekalipun tidak akan melintasi jalan trans. Lebih baik semua tinggal di rumah saja, nanti baru bisa bepergian,” tutur Simpetu.

Pewarta: Markus You

Artikel sebelumnyaRumah Singgah Generasi Emas Papua di Nabire Terbakar
Artikel berikutnyaCatatan Kelam: Kekerasan Seksual Berulang Kali di Perbatasan (7)