JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Solidaritas Anti Virus Corona (SAC) Nabire mendesak Pemkab Nabire, agar segera memperketat seluruh kebijakan daerah dalam mengahadapi ancaman Covid-19.
Ketua SAC Nabire, Philemon Keiya mengatakan dalam menghadapi pandemi global yang kian menggerogoti habitat manusia, sebenarnya ada hal-hal menjadi pertimbangan serius bagi masyarakat maupun pemerintah di Meepago, tetapi seakan-akan tak dipedulikan.
“Kami apresiasi semua kebijakan pemda di Meepago, tapi ada beberapa masalah serius dihadapi masyarakat justru tidak diperhatikan secara baik, makanya berdasar hasil diskusi SAC dan warga Nabire, kami akan sampaikan,” kata Philemon.
Dalam press release yang diterima suarapapua.com pada Jumat (17/4) malam, ada beberapa poin penting yang disampaikan SAC Nabire berdasar hasil diskusi online kepada pemerintah daerah di wilayah Meepago sebagai pengambil kebijakan, agar hal-hal itu terus diperhatikan serius.
Adapun desakan dari SAC bersama warga Nabire kepada Pemda di wilayah Meepago sebagai berikut:
Pertama, pemerintah kabupaten Nabire segera siapkan fasilitas untuk karantina/Isolasi, mencakup kebutuhan pangan selama masa karantina bagi mereka yang dikarantina dan diisolasi ( ODP dan PDP)
Kedua, harus ada aturan yang jelas tentang jam aktivitas dan penerapan sangsi hukumnya bagi siapa saja yang akan melanggar.
Perketat dalam penutupan akses transportasi udara, darat dan laut serta penempatan posko di ujung tapal batas daerah administrasi kabupaten Nabire, seperti Perbatasan dengan kabupaten Wasior, kabupaten Waropen dan kabupaten Dogiyai, serta berlakukan jam akses distribusi BBM dan Sembako Sesuai Poin 2.
Ketiga, kami desak kepada pihak terkait agar perketat pengawasan kepada orang yang dating ke Nabire sehabis mengikuti acara keagaam Tabliq Akbar, GPIB Bogor, dan seminar GBI di Lembang terutama 16 orang yang datang dari Gowa, Sulawesi Selatan transit Manokwari beberapa hari, lalu. Bila perlu langsung dikarantina oleh satgas. Sehingga, tidak menimbulkan keresahan kepada masyarakat.
Keempat, pemerintah kabupaten Nabire bersama dinas terkait segera identifikasi para pemilik perahu jolor yang selama ini menghubungkan pesisir Nabire dengan daerah-daerah yang terhubung melalui garis pantai utara Papua baik di Nabire maupun kabupaten tetangga, dan segera memfasilitasi polisi perairan untuk giat patroli perbatasan laut guna meminimalisir gerakan-gerakan lalu lintas orang dan barang yang tidak terpantau melalui jalur laut.
Kelima, pemerintah kabupaten Nabire memasukan kebutuhan pokok masyarakat dari kelompok ekonomi lemah ke bawah dan kelompok pekerja informal beresiko, sebagai salah satu prioritas kerja gugus penanganan Covid-19 maupun pemerintah daerah guna menekan gejolak yang mungkin saja terjadi ketika masyarakat mulai teriak minta keadilan lalu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan kekacauan
penyediaan dan peningkatan sarana prasarana khusus instalasi pasien dan APD bagi perawat di rumah sakit umum Nabire.
Ketujuh, kami meminta agar pemerintah kabupaten Nabire penyediaan rapid tes untuk pemeriksaan massal dan berusaha agar pembagian masker (APD Standar) gratis kepada warga Nabire.
Kedelapan, pemerintah kabupaten Nabire bekerja sama dengan maskapai penerbangan untuk mempermudah dan mempercepat pengiriman sampel laboratorium. Transparansi dan inovatif dalam memberikan informasi terupdate tentang kasus Covid 19 di Nabire. Terutama identitas dan zonasi pasien positif.
Demikian surat ini kami buat agar ini menjadi perhatian bersama demi keselamatan kita bersama. Allah bersama kita.
Pewarta: Yance Agapa
Editor: Arnold Belau
