MANOKWARI, SUARAPAPUA.com — Parelemen Jalanan Papua Barat telah membentuk panitia ‘Tim Peduli Kemanusiaan (TPK) yang dinakhodai Samuel Mandowen, sekertaris Yosias Sayori, dan Bendahara Tutti Ahnut.
Tim tersebut akan berperan aktif membantu pemerintah perangi Covid-19 di Manokwari.
Ronald Mambieuw, Panglima Parlemen Jalanan Papua Barat mengatakan tim yang dibentuk itu tidak ada motivasi lain, melainkan bekerja bantu pemerintah cara memutuskan mata rantai Covid-19.
Dia menjelaskan, tim yang telah dibentuk akan gandeng dengan tim covid-19 kabupaten. Namun, kata Ronal, hal ini kembali ke tim Covid-19 kabupaten Manokwari apakah membuka hati menerima Anak jalanan yang siap mau membantu pemerintah menyelamatkan masyarakat atau tidak.
“Kami sudah buat struktur kepengurusan dan surat audience yang mau dilayangkan ke Polda Papua Barat. Kalau tidak ada respon maka kami tidak akan jamin akan ada surat edaran yang berikut lagi,” katanya.
Menurut mambieuw, terkait transparansi informasi hingga kini Tim Covid-19 kabupaten Manokwari belum maksimal memberikan jaminan Mutlak bagi masyarakat.
“Jadi hari ini kami parlemen jalanan tidak tau peta lokasi yang disampaikan tim Covid-19 kabupaten Manokwari sebaran orang-orang yang berasal dar zona merah dimana dan jumlahnya berapa ini tidak disampaikan dimana-mana saja.”
“Masyarakat tidak dapat informasi yang baik. Jaminan apa yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemerintah untuk tinggal dirumah jika tidak ada peta wilayah yang baik itu kan percuma,” tegasnya.
Kata dia, masyarakat kecewa dengan sikap yang menyampaikan informasi tersebut Haox seharusnya informasi tersebut memproteksi pihak bersangkutan.
Sementara itu, Samuel Mandowen, ketua tim mengatakan program yang hendak didorong adalah putuskan mata rantai Covid-19 dan fokus juga tangkap begal yang makin meresahkan masyarakat.
“Langkah awal kami akan maksimal kumpul data kemudahan akan diusulkan agar sesuai,” katanya.
Selain itu, Pembina parjal Jefri Auparai berharap tim yang baru dibuat parjal dapat dilegitimasi pemerintah kabupaten Manokwari dan Provinsi sehingga ada kerjasama yang baik ada keterbukaan untuk masyarakat.
Kata dia, hingga kini kabupaten Manokwari baru masih tercatat positif lima orang. Menurutnya, pemerintah wajib melakukan tes menggunakan alat rapid test dan melakukan tes di tingkat jajaran pemerintah dan masyarakat di wilayah terbuka.
“Katakanlah test dilakukan di lapangan Borasi, Terutama pejabat yang harus dites pertama kemudian akan diikuti seluruh masyarakat sebab pemerintah telah menjadi contoh lalu akan diikuti masyarakat urusan yang lebih mendasar ialah data,” pungkasnya.
Pewarta : Charles Maniani
Editor: Arnold Belau
