JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Sejumlah anggota DPRD Intan Jaya telah palang kantor yang selama ini dijadikan sebagai Posko Satgas Covid-19 di Nabire, Papua pada Selasa 12 Mei 2020.
Martinus Maisini, Ketua Komisi B DPRD Intan Jaya kepada suarapapua.com dari Nabire di sela-sela pemalangan posko tersebut mengungkapkan, pemalangan yang dilakukan anggota DPRD tersebut dikarenakan ketidakjelasan penggunaan anggaran dari beberapa sumber.
“Kami barusan palang posko Satgas Covid-19 Intan Jaya di Nabire karena ada dana 5 miliar yang dialokasikan untuk bangun ruang isolasi tapi tidak kerja sampai saat ini. Selain itu ada dana dari sumber lain seperti dana dari Pusat, BLT dan provinsi juga tidak jelas. Jadi sekarang ini kami palang untuk minta penjelasan,” katanya.
Kata Martinus, pihaknya menduga ada banyak dana yang tidak digunakan dengan baik.
“Kami lihat ini ada yang manfaatkan corona untuk gelapkan dana,” katanya.
Martinus mendetailkan, Pemkab. Intan Jaya sudah anggarkan 10 Miliar untuk penanganan Covid-19, Dana yang diberikan pemerintah provisi untuk setiap kabupaten sebesar 2 Miliar dan BLT (Bantuan langsung Tunai) dari pemerintah pusat senilai 600ribu per satu keluarga.
“Untuk anggaran tidak jelas. Tetapi untuk bantuan dari pemerintah pusat melalui kemensos, pemkab sudah salurkan bantuan makanan ke 8 distrik. Tetapi belum bagi kepada masyarakat. Ini yang kami palang,” katanya.
Terkait tuduhan dari anggota DPRD ini, Suara Papua belum konfirmasi kepada bupati Kab. Intan Jaya dan Ketua Satgas Covid-19 Intan Jaya di Nabire.
Pewarta: Arnold Belau
