JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Dalam menyikapi otonomi khusus (Otsus) Papua yang akan berakhir pada 2021, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Pusat menyatakan rakyat Papua sedang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri, bukan perpanjangan Otsus.
Ketua AMP Pusat, Jhon Gobay mengatakan berakhirnya Otsus di tahun 2021, tidak ada ruginya bagi orang Papua. Dan itu akan menjadi kegelisahan istimewa bagi para elit politik yang sedang menikmatinya.
“Mereka (elit politik Papua) akan gelisah karena lahan kenikmatannya akan segera berakhir. Rakyat sedang perjuangkan hak penentuan nasib sendiri, bukan perpanjang otsus. Justru elit politik Papua yang sedang sibuk membicarakan otsus,” tegas Jhon kepada suarapapua.com Jumat (5/6/20) malam.
Ia menjelaskan wacana perpanjangan Otsus itu didorong bersama oleh Jakarta dan para elit borjuasi di Papua. Sementara rakyat Papua berapi-api lantangkan perlawanan kepada penguasa dan menolak segala produk kebijakan Indonesia di Papua termasuk program Otsus.
“Artinya otsus itu jadi diskursus penting antara Jakarta dan elit borjuis Papua. Mereka sama-sama sepakat untuk perpanjang, sehingga muncul opsi evaluasi,” ujarnya
Pertanyaannya, apa yang mau dievalusi? Sebab, kata dia, rakyat Papua mengatakan Otsus sudah gagal di Papua. Tak pernah dirasakan oleh rakyat, kecuali elit borjuis Papua.
“Misalnya Otsus itu diberikan dengan semangat kesejahteraan RI. Kita pertanyakan realitas sosial hari ini di berbagai sektor kehidupan orang Papua seperti kesehatan. Dari tahun ke tahun sejak 1970an, tercatat daerah pegunungan tengah yang rentang terjadi kelaparan, hingga warga mengalami kematian dalam jumlah yang banyak,” terangnya.
Lanjutnya, di Papua sangat rentang terhadap gizi buruk, campak dan sebagainya. Negara maupun elit borjuis Papua tahu akan hal itu. Tetapi potret kesehatan; rumah sakit, sarana dan prasaran dan juga tenaga medis menjadi keluhan rakyat selama ini. Lantas kita pertanyakan kemana dana otsus yang dialokasikan untuk sektor kesehatan? Belum kita bicarakan sektor-sektor lainnya.
“Otsus diperpanjang atau tidak, tentunya rakyat Papua tidak merasakan untung atau rugi. Mereka akan tetap berada dalam kondisi yang sama, kondisi keprihatinan, keterasingan dibawa demokrasi yang dibungkam, meratapi kondisi keterjajahan sepanjang Papua masih ada dalam NKRI. Otsus hanya jadi kepentingan golongan kelas penguasa beserta kaki tangannya di Papua,” bebernya.
Kata dia, evaluasi Otsus yang akan dilakukan itu hanya jadi seremonial, untuk legitimasi perpanjangan Otsus. Dan itu sama halnya perpanjang masa penjajahan NKRI di Papua.
Seperti diberitakan di suarapapua.com, Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy mengatakan sebenarnya di dalam UU No. 21 tahun 2001 pasal 78 ada amanat untuk setiap tahun diadakan evaluasi. Berarti rakyat Papua terlibat. Tetapi evaluasi tersebut tidak dijalankan dengan melibatkan masyarakat Papua terlebih OAP.
“Fakta evaluasi itu dilakukan sepihak oleh pemerintah daerah dan departemen dalam negeri sendiri, dengan memakai berbagai indikator, tanpa keterlibatan rakyat. Lalu bagaimana bisa mengukurnya? Apakah itu artinya berhasil? Tidak kan,” imbuhnya.
Pewarta: Yance Agapa
Editor: Arnold Belau
