PasifikOposisi SI Minta Pemerintah Berhenti Menari-Nari Mengikuti Irama Cina

Oposisi SI Minta Pemerintah Berhenti Menari-Nari Mengikuti Irama Cina

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Pemimpin Opposisi Solomon Islands Matthew Wale kembali menyerang perampasan peralatan medis Covid-19 yang disumbangkan ke Provinsi Malaita oleh Taiwan pada 11 Juni 2020.

Pernyataan itu dibuat setelah Solomon Star menerbitkan sebuah artikel yang mengungkapkan bahwa Jaksa Agung mengeluarkan perintah untuk penyitaan pengiriman.

Pemimpin oposisi mengatakan bahwa Jaksa Agung mengeluarkan perintah untuk penyitaan itu “memalukan.”

Dia mengatakan fakta bahwa Jaksa Agung mengharuskan penyitaan atas kiriman berdasarkan, “menentang keputusan pemerintah” dan kemungkinan pelanggaran UU Sedisi. Dimana jelas menunjukkan bahwa ini adalah tentang kekuasaan dan politik, dan bukan tentang meningkatkan kesehatan rakyat kita sendiri dan keamanan.

Baca Juga:  Bainimarama dan Qiliho Kembali Ke Pengadilan Tinggi Dalam Banding Kasus Korupsi

“DCGA jelas menunjukkan warna aslinya dengan memegang peralatan ini selama lebih dari 10 hari sekarang,” kata Wale.

“Jelas bahwa pemerintah lebih peduli dengan mengikuti garis yang ditarik Beijing daripada membantu rakyat Malaita dan Kepulauan Solomon. Lebih baik mempersiapkan diri dalam perang melawan Covid-19,” tambahnya.

“Ini kemudian menimbulkan pertanyaan serius, apakah keadaan darurat tentang Covid 19, atau tentang penilaian poin politik?”

Baca Juga:  Diperkirakan Akan Ada Banyak Demonstrasi di Kaledonia Baru

“Jika DCGA sangat yakin dengan otoritasnya di dalam hukum, mengapa mereka memerintahkan penyitaan ini secara diam-diam?” tuturnya.

“Mengapa mereka tetap diam selama lebih dari seminggu sebelum keluar dan mengapa penundaan yang sedang berlangsung menyelesaikan penyelidikan apa pun yang sedang dilakukan dan melepaskan pengiriman?”

Wale mengatakan bahwa Pemerintah harus memahami jika Covid-19 sudah ada di Malaita, kejang selama 10 hari telah membuat orang-orang di sana terkena penyebaran virus.

Baca Juga:  Pacific Network on Globalisation Desak Indonesia Izinkan Misi HAM PBB ke West Papua

“Ini tidak bisa dimaafkan, dan itu hanya membuat olok-olok upaya kita untuk mempersiapkan orang-orang kita melawan Covid-19 dan keadaan darurat. Karena itu, saya menyerukan kepada pemerintah untuk berhenti menari mengikuti irama Beijing dan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan rakyat kita.”

Sumber: Solomonstarnews.com

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemerintah dan Komnas HAM Turut Melanggar Hak 8.300 Buruh Moker PTFT

0
omnas HAM Republik Indonesia segera memediasikan persoalan antara 8.300 buruh dengan manajemen PTFI sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (4), UU No. 39 Tahun 1999;

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.