TAMBRAUW, SUARAPAPUA.com — Lembaga Adat Perempuan Papua (Lapepa) dan Forum Perempuan Tambrauw (Foperta) mendesak pemerintah kabupaten setempat untuk fasilitasi yang melibatkan berbagai pihak untuk mencari solusi atas pembangunan Kodim 1810 yang menjadi pro dan kontra hingga saat ini.
Yulia Hamokwarong, Ketua Lapeta mengatakan, pemerintah kabupaten Tambrauw harus menghargai masyarakat pemilik hak ulayat. Hal ini untuk menyikapi sikap pemerintah yang apatis ketika masyarakat bersuara untuk menolak pembangunan Kodim di kabupaten tersebut.
“Kami minta pemerintah menghargai masyarakat adat. Papua ini wilayah adat. Pemkab Tambrauw harus menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Sehingga kami minta pemerintah jangan diam. Harus dengar dan sikapi aspirasi masyarakat,” tegas Yulia di Sausapor, pada 3 Juli 2020 lalu kepada media ini.
Yulia juga menegaskan, Papua adalah tanah adat. Tambrauw juga adalah tanah adat. Untuk itu, lanjut dia, pemerintah jangan harus dengar apa yang masyarakat sampaikan juga.
“Jadi pemerintah Tambrauw kalau mau membangun bangunan di suatu daerah itu perlu minta ijin kepada masyarakat adat. Jangan semaunya saja,” tegasnya.
Meski demikian, Yulia mengatakan, pihaknya lebih setuju jika pemerintah menfasilitasi sebuah musyawarah besar dengan menghadirkan berbagai pihak untuk mencari solusinya.
Sementara itu, Yusan Mayor, Ketua Forum Perempuan Tambrauw kepada suarapapua.com mengatakan, pembangunan kodim 1810 Tambrauw yang saat ini dilakukan di distrik Sausapor akan memicu konflik antara masyarakat adat dan pemerintah, karena belum ada kesepakatan bersama.
“Setuju atau tidak setuju hadirnya Kodim ini pemerintah Tambrauw harus berembuk (dialog) dengan masyarakat adat. Sehingga adanya kesepakatan bersama, sebab yang kita takutkan adanya konflik di kemudian hari nanti,” kata Mayor.
Dia menambahkan, masyarakat Tambrauw pada umumnya belum memahami alasan dan tujuan dari pemerintah untuk mendesak pembangunan Kodim di Tambrauw itu sendiri.
“Sampai saat ini Tambrauw daerah yang sangat aman jika dibandingkan dengan daerah lain. Untuk itu pemerintah harus menjelaskan alasan dan tujuan kehadiran Kodim itu sendiri,” tutup Yusan.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Arnold Belau
