Tanah PapuaAnim HaPerampasan Hak Politik Orang Anim-ha Bisa Berdampak Konflik

Perampasan Hak Politik Orang Anim-ha Bisa Berdampak Konflik

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dari Wilayah Adat Anim-Ha, Albert Gebze Moiwend meminta kepada partai politik dan orang non Papua untuk tidak merampas hak kesulungan orang asli Papua Selatan Anim – Ha dalam Pilkada pencalonan bupati dan wakil bupati tahun 2020.

Albert Gebze Moiwend mengatakan aspirasi itu merupakan akumulasi pergumulan masyarakat atas penggusuran hak-hak orang asli Papua terutama di Wilayah Anim-Ha.

“Suku-suku dari bagian selatan Papua ibarat air tenang. Orang pikir tenang, tidak bisa buat suatu lebih. Jika hak-hak mereka terampas habis, bisa mengakibatkan pemberontakan lebih dasyat,” kata Moiwend.

Baca Juga:  Soal Satu WNA di Enarotali, Begini Kata Pakum Satgas dan Kapolres Paniai

Moiwend menyatakan protes masyarakat asli Papua itu bisa berkembang menjadi konflik baru.

Ia berharap semua pihak mempertimbangkan secara serius aspirasi para pengunjuk rasa yang mendatangi Kantor MRP Papua itu. Moiwend menyatakan ia bersama para anggota MRP dari Wilayah Adat Anim-Ha akan mengawal aspirasi para pengunjuk rasa.

“Kalau orang dalam rumah punya kebiasaan untuk makan duduk beralas tikar, jangan datang lalu duduk makan di atas meja,” kata Moiwend menggunakan ungkapan bagaimana adat dan hak masyarakat adat di Merauke harus dihormati oleh para warga yang datang dari luar Papua.

Baca Juga:  Seorang Fotografer Asal Rusia Ditangkap Apkam di Paniai

Wakil Ketua II MRP, Debora Mote mengatakan unjuk rasa yang memprotes pencalonan orang non Papua dalam Pilkada Serentak 2020 tidak akan terjadi jika Otsus Papua berjalan sebagaimana mestinya.

“Kami sedih dan menangis. Orang asli Papua menangis dan masih mengadukan hal seperti itu,” kata Mote.

Mote menegaskan aspirasi yang menolak pencalonan orang non Papua itu tidak akan pernah terjadi jika pemerintah dan masyarakat pendatang di Papua memahami UU Otsus Papua.

Baca Juga:  Dewan Pers Membentuk Tim Seleksi Komite Perpres Publisher Rights

“Orang harus menghargai UU Otsus Papua dan hak kesulungan orang Papua. Jangan mendobrak, melawan Otsus [Papua]. Harus mulai stop, harus hargai orang asli Papua,” kata Mote.

Ratusan pemuda dan mahasiswa, masyarakat dan intelektual yang berasal dari Wilayah Adat Anim-Ha berunjuk rasa di Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kota Jayapura, Kamis (27/8/2020).

Kedatangan mereka menolak bakal calon kandidat bukan bukan orang asli Papua untuk maju sebagai kandidat bupati di kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel dan Mappi.

 

Reporter: Agus Pabika

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

ULMWP Himbau Rakyat Papua Peringati 1 Mei Dengan Aksi Serentak

0
“ULMWP sebagai wadah koordinatif gerakan rakyat, siap bertanggung jawab penuh atas semua rangkaian aksi yang dilakukan dalam bentuk apa pun di hadapkan kolonialisme Indonesia dan dunia Internasional.”

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.