JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Hingga ini, 6 September 2020, Petisi Rakyat Papua (PRP) terus digalang di West Papua, Indonesia dan di Luar Negeri sebagai bentuk penolakan keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) di West Papua.
Sejak Petisi Rakyat Papua (PRP) diluncurkan pada 4 Juli 2020 lalu hingga saat ini sudah sebanyak 45 Organisasi sipil dari berbagai komponen ikut bergabung mendukung PRP. Tiga organisasi solidaritas rakyat dari Indonesia, Timor Leste dan Papua New Guinea (PNG) ikut mendukung.
Hal tersebut dikatakan Victor Yeimo Jubir Internasional KNPB dan juga Jubir Petisi Rakyat Papua Tolak Otsus Papua melalui pers releasenya kepada suarapapua.com. Senin, (7/9/2020).
Ia mengatakan, Rakyat Papua telah membeberkan fakta kepada Pemerintah Indonesia dan dunia, dalam dua bulan terakhir bahwa Otsus hanyalah bentuk penyangkalan dan manipulasi penguasa kolonial Indonesia terhadap perjuangan hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua di teritori West Papua.
“Karena Otsus itu bentuk manipulasi politik kolonial Indonesia, maka 19 tahun (2001-2020) Otsus gagal diimplementasikan. Otsus terbukti gagal melindungi, memihak dan memperdayakan orang Papua. Sebaliknya, justru memperburuk dan mengancam eksistensi tanah air dan manusianya. Maka Rakyat Papua membeberkan fakta dan menyatakan agar Otsus tidak dilanjutkan dan menuntut Pemerintah Indonesia memberi hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua,” kata Yeimo.
Sebagai reaksinya, kata Yeimo kami saksikan Indonesia melancarkan manuver politik lazim menghadapi tuntutan rakyat West Papua, yakni, 1) Pengerahan pasukan militer besar-besaran ke teritori West Papua, 2) Melancarkan taktik pecah belah dan adu domba di antara rakyat West Papua; menggalang petisi tandingan, melancarkan sensus penduduk, memaksa dan merekam rakyat menyampaikan pernyataan dukungan Otsus.
Selain itu, 3) Pengalihan opini dan siasat penciptaan konflik sektoral melalui CPNS, Pemekaran, Pilkada, PON, investasi, Pembatasan akses buruh Freeport, dsb, juga 4) Simplifikasi dan domestikasi Otsus seolah-olah hanya tentang Dana Otsus dan siasat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Otsus. Dan 5) Melancarkan propaganda hoax; terutama melalui Buzzer atau influencer bayaran penguasa Jakarta.
“Menanggapi situasi ini, kami menyampaikan agar pemerintah Indonesia hentikan segala siasat manipulasi politiknya, dan segera mendorong solusi damai dan tuntas untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di West Papua berdasarkan kewajiban MEMATUHI HUKUM internasional dalam mewujudkan hak penentuan nasib sendiri sesuai piagam PBB,” tuturnya.
Menyikapi situasi ini, kata Yeimo, Kami memanggil negaara-negara anggota PBB dan komunitas internasional agar segera mendesak Indonesia menghentikan kelanjutan Otonomi Khusus di West Papua dan MELINDUNGI rakyat West Papua untuk menentukan nasib dan status politiknya di bawah hukum internasional.
“Kepada segelintir elit birokrasi kolonial Indonesia yang di antaranya MRP/PB, DRP/PB, Gubernur Papua/Papua Barat, Pansus Otsus, DPD/DPR RI utusan Papua di Jakarta agar segera hentikan kompromi sepihak untuk melanjutkan Otsus dalam nama dan bentuk apapun. Sebab, legitimasi status Otsus sepenuhnya ada di tangan rakyat West Papua. Kembalikan kepada rakyat, dan biarkan rakyat YANG menentukannya,” katanya.
Kami menyampaikan kepada rakyat West Papua untuk sukseskan PRP, mewaspadai dan mengambil sikap kritis terhadap segala hasutan, tawaran dan siasat penguasa Indonesia dan kaki tangannya, yang tidak ingin menyelesaikan akar konflik politik West Papua secara damai dan demokratis. Kami berharap rakyat sadar, bersatu dan terus melawan dengan damai dan bermartabat. Rakyat Penentu Perjuangan!
45 Pendukung Petisi Rakyat Papua (PRP):
1. KNPB (Komite Nasional Papua Barat)
2. AMP (Aliansi Mahasiswa Papua)
3. GempaR-Papua (Gerakan Mahasiswa Pemuda Rakyat Papua)
4. Garda- P (Gerakan Rakyat Demokratik Papua)
5. SONAMAPPA (Solidaritas Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua Barat)
6. FIM – WP (Forum Independen Mahasiswa West Papua )
7. WPNA (West Papua National Authority)
8. FNMPP (Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua)
9. SPMPB (Solidaritas Perempuan Melanesia Papua Barat)
10. MAI (Masyarakat Adat Independen)
11. APAP (Asosiasi Pedagang Asli Papua)
12. LEPEMAWI (Komunitas Peduli Lingkungan)
13. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN Sorong)
14. BABEOSER BIKAR
15. GP (Green Papua)
16. DAP (Dewan Adat Papua)
17. Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda Yahukimo di Jayapura
18 AMPTPI (Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia)
19. Ikatan Mahasiswa Kaimana di Jayapura
20. Asosiasi Mahasiswa dan Pemuda Papua Barat (AMP3B)
21 Komisi somatua (komunitas Mahasiswa Independen Kabupaten Intan Jaya)
22. West Papua Interest Association/West Papua Indigeneous People (WPIA)
23. SAY (Solidaritas Anak Yalimo)
24. FORUM KOMUNIKASI PEMUDA PELAJAR MAHASISWA SE- KAWASAN TELUK AMPIMOI (FKPPM-KATELMOI)
25.Himpunan Pelajar Mahasiswa Kwiyawagi Bersatu se-Indonesia di Jayapura
26. Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo se-Indonesia (HMKY)
27.Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Aplim-Apom (KOMAPO) Kabupaten Pegunungan Bintang Se Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera.
28. Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Meepago di Jayapura
29.Nelayan Pribumi Papua (NEPPA) kota Jayapura
30.Forum Gerakan Rakyat Bovendigul (FGR-BD)
31. Forum Komunikasi Mahasiswa Intan Jaya (FKMI) Kota Studi Nabire
32. Ikatan Mahasiswa Tambrauw- Manokwari
33. Pemuda Adat Papua
34. Solidaritas mahasiswa Meepago di Manukwari
35. Solidaritas Mahasiswa Yalimo di Manukwari
36. Serikat Pembebasan Perempuan Papua (SP3)
37. Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah di Manukwari.
38. Ikatan Mahasiswa Tambrauw di Manukwari
39. Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Lapago
40. Serikat Perjuangan Rakyat Lapago Papua (SPRLP)
41. Komunitas Pelajar dan Mahasiswa Muslim Jayawijaya Se-Jawa dan Bali
42. Solidaritas Mahasiswa IV Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga dan TIMIKa (PINDTIM) di Manukwari
Solidaritas Rakyat Untuk West Papua
43. Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP)
44. Front Rakyat Maubere Untuk West Papua (FRM-WP)
45. PNG’s NGO and Civil Society Coalition Partners. Inc
Pewarta : Agus Pabika
Editor : Arnold Belau
