ADVERTORIALPemkab Intan Jaya Kucurkan Rp32 Miliar Antisipasi Covid-19

Pemkab Intan Jaya Kucurkan Rp32 Miliar Antisipasi Covid-19

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni menjelaskan, dari jumlah dana Rp 32 miliar yang dianggarkan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Intan Jaya, hingga saat ini baru berjalan 50 persen.

Jumlah Rp 32 miliar tersebut, kata Bupati, sudah termasuk dana 1 miliar yang dihibakan untuk Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten Nabire, serta alokasi untuk TNI/Polri yang turut terjun membantu penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Intan Jaya.

Baca Juga:  Pemda Intan Jaya Umumkan Jadwal Pelaksanaan Tes CAT K2

“Dalam rangka mengantisipasi jangan terjadi masalah-masalah yang tak terduga selama pencegahan dan penanganan Covid-19 yang merupakan bencana non alam dan juga masalah bencana alam lainnya, maka kami stanby-kan itu (dana) nantinya sebelum APBD perubahan 2020 ke depan,” tutur Bupati dalam keterangannya kepada radapagi.com, Mei 2020.

Dia menjelaskan, dalam penanganan pencegahan Covid-19, tidak ada masyarakat yang di beda-bedakan karena semua orang berpotensi terkena virus ini. Bahkan, kata Bupati, kantor perwakilan atau Posko Covid-19 Intan Jaya yang berada di Nabire dapat juga digunakan untuk melakukan pemeriksaan seperti rapid tes terhadap warga setempat, jadi bukan untuk warga Intan Jaya saja.

Baca Juga:  Dukcapil Intan Jaya akan Lanjutkan Perekaman Data Penduduk di Tiga Distrik

“Dari jumlah 12 masyarakat yang di rapid test kemarin, satu di antaranya adalah warga Nabire,” jelas Bupati.

Sementara di wilayah Intan Jaya sendiri, yaitu di Posko Besar di Kota Sugapa, Pemkab Intan Jaya melalui Tim Gugus Tugas Covid-19 juga sedang membangun 4 ruang isolasi yang dikerjakan sesuai protap Kementerian Kesehatan RI.

Baca Juga:  Dukcapil Intan Jaya akan Lanjutkan Perekaman Data Penduduk di Tiga Distrik

“Pembangunan hingga saat ini telah berjalan 70 persen,” tuturnya.

Menurut dia, ruang isolasi itu bukan hanya akan dipakai selama wabah Covid-19, namun bila pandemi sudah berakhir pun akan dimanfaatkan sebagai ruang rawat inap untuk pasien penyakit lain. (*)

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.