KOTA SORONG, SUARAPAPUA.com— Muhammad Ali, Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS) menegaskan kepada pemerintah daerah dan pusat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan tuntas terhadap Otonomi Khusus (Otsus) sebelum berakhir.
Menurutnya, kucuran dana yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk Otsus di Papua sudah mencapai triliunan rupiah, sehingga perlu untuk dievaluasi, termasuk kebijakannya. Apakah benar anggaran dan kebijakan dalam setiap pasal-pasal dalam undang-undang Otsus sudah tepat sasaran dan mensejahterakan rakyat Papua atau belum. Jika belum maka perlu mencari jawabannya.
“Tujuan dari Otsus itu positif untuk mensejahterakan rakyat Papua dan meyamakan pembangunan seperti daerah lain di luar Papua. Tapi sekarang kita perlu melakukan evaluasi keseluruhan dari proses Otsus dari tahun 2021 sampai 2020 ini. Apakah implementasi Otsus sudah secara maksimal dan skala prioritas kesejahteraan pembangunan rakyat Papua sudah berjalan?”
“Jika belum tepat sasaran, maka kenapa? Harus ditanya dan digali terus hingga mendapat jawabannya. Jawaban tersebut dari pemerintah daerah sebagai penanggungjawab. Hal itu dilakukan sebelum Otsus berakhir dan saat berakhir,” ungkap Muhammad Ali, ketika dijumpai suarapapua.com di gedung Rektorat UM Sorong, Senin (5/10/2020).
Selain itu katanya, untuk menyatakan bahwa Otsus di Papua berhasil atau tidak harus memerlukan data falid, tidak bisa berdasarkan asumsi. Sehingga melalui data tersebut bisa digunakan oleh pemerintah daerah dan pusat guna mengeluarkan kebijakan dan anggaran berdasarkan data itu, dan sekali lagi bukan sekedar rasa dan pikiran ataupun asumsi.
Namun demikiam, ia meminta kepada pemerintah daerah agar ada transparansi tentang kehadiran Otsus dan berapa banyak dana Otsus yang telah digunakan di Papua, termasuk dana-dana tersebut dipergunakan untuk apa.
“Kami belum punya data. Setiap daerah perlu ada data yang valid terkait Otsus berhasil dan tidak. Papua butuh data, tidak bisa bicara berdasarkan asumsi. Ada data sehingga kita melihat dan menggunakannya tepat sasaran.”
“Pemerintah pusat punya data sehingga kucurkan dana Otsus tepat sasaran. Data setiap kabupaten kira-kira ada berapa orang asli Papua. Siapa yang perlu diproritaskan untuk mendapat Otsua. Berapa jumlah dan besarnya.”
“Kalo pemerintah pusat hanya menambah dana besar berdasarkan rasa dan pikiran, maka ketika mengirim uang sejumlah kontainerpun tetap tidak akan ada perubahan sama sekali. Terus pemerintah daerah juga harus transparan kepada masyarakat tentang tujuan kehadiran Otsus dan berapa jumlah anggaran dikucurkan.”
Sebelumnya, sebanyak 10 orang rakyat Papua di Yapen yang menggelar aksi tolak Otsus di Kantor DAD Yapen di Yapen Selatan ditangkap aparat TNI/Polri.
Dalam laporan tertulis yang diterima suarapapua.com belum lama ini mengungkapkan bahwa mereka yang ditangkap adalah Edison Kendi (50) Gubernur West Papua National Authority (WPNA) Wilayah Saireri yang juga penanggung jawab aksi, Sius Ayemi Wakil Presiden Nasional WPNA (40), dan masa aksi Alihut Bonai, Joni Aiwui, Agustinus Maniambo, Perkores Rawai, Kandy Rawai, Efraim Siburi, Zedekia Ayemi dan Aly Ayemi.
Pewarta: Maria Baru
Editor: Elisa Sekenyap
