JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Tim Independen Kemanusiaan untuk Intan Jaya telah mengumumkan hasil temuan dan menyimpulkan pelaku pembunuhan Pdt. Yeremia Zanambani mengerucut pada dua oknum anggota TNI.
Temuan Tim Kemanusiaan yang beranggotakan para pegiat HAM, tokoh agama, dan akademisi disebut berpotensi bakal dituduh laporan separatis seperti halnya laporan Tim Kemanusiaan Nduga oleh Pastor John Jonga dan Theo Hasegem.
Ketua Tim Kemanusiaan Intan Jaya Haris Azhar tak ingin ambil pusing bilamana temuan-temuannya disebut laporan separatis. “Saya pikir silahkan saja dituduh apa-apa. Kami sudah biasa dituduh seperti itu,” kata Haris dilansir dari seputarpapua.com, Kamis (29/10/2020).
Kendati begitu, Haris mengatakan timnya berkeinginan jika temuan-temuanya dalam kasus ini diuji kebenarannya, termasuk menyangkut bukti-bukti maupun keterangan para saksi.
“Kami ingin sekali temuan ini diuji. Jadi, menguji separatisnya dari mana. Apakah datanya dari separatis dan lain-lain,” katanya menjawab Jurnalis Seputarpapua dalam konferensi pers virtual, Kamis (29/10).
Haris berpendapat, dengan turunnya begitu banyak tim melakukan investigasi kasus pembunuhan Pdt. Yeremia, harusnya memudahkan pengungkapan kasus kekerasan dan adanya dugaan pelanggaran HAM berat.
“Ada tim Menko Polhukam, tim DPRP, tim Komnas HAM, MRP, tim gabungan TNI/Polri. Jika semua sudah turun, harusnya punya kontribusi positif kepada keluarga korban, masyarakat dan juga kondisi Intan Jaya ke depan,” katanya.
Ia mengatakan, pihaknya juga tidak bisa mengadvokasi kelompok OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh aparat, dalam kaitannya dengan masalah keamanan di sana.
“Kami tidak bisa audiensi dengan mereka. Karena mereka bukan bagian resmi dari tata kelola sistem pemerintahan kita yang punya tujuan untuk menjamin rasa aman, dan melindungi warga sipil,” kata dia.
Haris juga meminta Presiden Jokowi sebaiknya terbuka soal status situasi Papua dengan adanya pengerahan pasukan secara berlebihan dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut dia, jika dalam pendekatan konflik, status itu harusnya dinyatakan langsung oleh Presiden. Meski diyakini masyarakat Papua tidak akan menerima disematkan status konflik sebab itu dapat merugikan hak-hak sipil.
“Jadi, situasinya di Papua ini apa, perlu diperjelas. Dari pada tuduh kami laporan separatis, lebih baik mari kita terbuka status situasi di Papua ini. Apakah dia konflik, atau sekedar ada masalah OPM/KKB,” kata dia.
Jika pun ada semacam kebijakan strategis, menurut Haris, namun perlu dipertanyakan mengapa sampai terjadi penurunan drastis soal kondisi keamanan warga sipil.
“Intinya, tim kami mau bilang: siapapun yang memegang senjata, siapapun yang melakukan kegiatan militeristik termasuk KKB musuh dari pihak TNI, kami berharap jangan merugikan kehidupan warga sipil,” katanya.
Adapun dampak dari serangkaian peristiwa kekerasan di Hitadipa, Intan Jaya, berimbas pada pengungsian hampir seluruh warga sipil karena ketakutan dan trauma. Hingga kini tinggal beberapa orang saja bertahan di sana.
“Kami mencoba mengidentifikasi sejauh mana mereka bisa bertahan hidup. Karena juga ada sejumlah kebutuhan hidup, mereka berkeinginan untuk kembali ke kampung dan kami berupaya untuk tetap membantu,” pungkasnya.
Menanggapi laporan Tim Kemanusiaan, Kapendam XVII/ Cenderawasih Letnan Kolonel Arm Reza Nur Patria memastikan bilamana terbukti ada anggota TNI yang terlibat akan diproses hukum.
“Bila memang terbukti terdapat Anggota TNI yang terlibat, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku,” katanya ketika dikonfirmasi Seputarpapua dari Timika.
Ia mengatakan, hingga kini Kodam XVII Cenderawasih masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atau merampungkan serangkaian proses investigasi terkait peristiwa tersebut. (*)
