JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Akhir-akhir ini, ada banyak diskusi mengenai situasi Papua yang dibicarakan di parlemen Inggris. Semua ini terjadi atas pertanyaan Alex Sobel, anggota parlemen Inggris belum lama ini kepada beberapa kementerian terkait.
Sebelumnya, Alex Sobel, Anggota Parlemen (MP) dari partai Buruh Inggris untuk Leeds North West angkat isu West Papua, terutama isu rasisme Papua dalam debat Black History Month di Parlemen Inggris pada 20 Oktober 2020.
Pada tanggal 4 November 2020, Alex Sobel kembali memertanyakan Menteri Pertahanan terkait representasi apa yang telah dia buat kepada mitranya dari Indonesia tentang operasi militer Indonesia di Kabupaten Nduga, Intan Jaya dan Puncak Jaya di Papua Barat.
Atas pertanyaan itu, kata James Heappey, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Pertahanan mengatakan, Menteri Pertahanan tidak membuat representasi untuk rekannya terkait operasi militer Indonesia di Nduga, Intan Jaya dan Puncak Jaya, namun Menteri Luar Negeri bahas soal Papua dengan menteri Luar Negeri Indonesia pada 14 Oktober 2020.
“Para pejabat Inggris di Indonesia sedang memantau perkembangan erat. Pemerintah Inggris sangat menghormati keutuhan wilayah Indonesia yang meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat. Kami mendesak pihaknya untuk menahan diri dari kekerasan dan menghormati aturan hukum,” respon James Heappey.
Alex juga meminta Sekretaris Negara Urusan Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan, dengan mengacu pada Komunike Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan organisasi negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik (ACP) dan meminta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi serta menyiapkan laporan tentang Papua Barat.
“Apakah Pemerintah berencana untuk mendukung permintaan itu,” tanya Sobe.
Pertanyaan itu dijawab Nigel Adams, Menteri Negara (Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan). Kata Nigel, Inggris mendukung kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (ONHCR) ke Papua.
Pejabat dari Kedutaan Besar Inggris telah membahas usulan kunjungan dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia, dan terus mendorong Pemerintah Indonesia untuk menyetujui tanggal secepat mungkin.
Kata Nigel, Mantan Menteri Asia dan Pasifik, Heather Wheeler sempat menghadiri Forum Kepulauan Pasifik pada Agustus 2019, dan mencatat komunike tersebut.
“Sudah sejak lama kami menganggap Papua dan Papua Barat provinsi sebagai bagian dari Indonesia dan menganggap dialog tentang masalah teritorial di Indonesia sebagai urusan bangsa Indonesia.”
Selain itu, sesuai pertanyaan Alex kepada Sekretaris Negara terkait Perdagangan Internasional, dengan mengacu pada laporan yang hingga 45.000 warga sipil yang mengungsi akibat operasi militer Indonesia di Nduga, Papua Barat. Aapakah Pemerintah akan menghentikan (a) penjualan senjata dan (b) penyediaan program pelatihan ke Indonesia.
Pertanyaan itu dijawab pada tanggal 5 November 2020 oleh Ranil Jayawardena, Wakil Sekretaris Parlemen (Departemen Perdagangan Internasional). Dimana ia mengatakan, Inggris mendukung pelatihan kontra-terorisme untuk Kepolisian Republik Indonesia, melalui Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).
Katanya, bagian ini mencakup berbagai investigasi kontra terorisme dan keterampilan analitis; peralatan penting untuk meningkatkan kemampuan forensik, pengawasan dan IT Indonesia; dan pelatihan penanganan insiden pasca teror, termasuk pelatihan pertolongan pertama.
“Semua pelatihan membutuhkan penegakan hak dan tanggung jawab. Kami tidak memberikan pelatihan kepada unit yang berbasis di Papua tetapi terus memantau situasi di Papua dengan cermat. Pemerintah HM menghormati keutuhan wilayah Indonesia yang meliputi Privinsi Papua dan Papua Barat,” tukas Ranil.
Pada 27 Oktober, Lord Lexden, Wakil Ketua Komite menanyakan lebih lanjut kepada pemerintah atas jawaban tertulis tuan Ahmad dari Wimbledon pada tanggal 13 Oktober, dan apa jawaban yang diberikan oleh pemerintah Indonesia atas representasi Heather Wheeler tentang Papua Barat pada pertemuan mereka di bulan Januari 2020.
Hal itu direspon oleh Ahmad, Menteri Negara (Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan) bahwa, “Kami biasanya tidak menerbitkan rekaman percakapan – hal itu dapat menjadi preseden, dimana pemerintah ditekan untuk mempublikasikan percakapan lebih lanjut.”
Pewarta: Elisa Sekenyap
