BeritaMasuk Masa Tenang, Pilkada Nabire Bukan Ajang “Baku Serang”

Masuk Masa Tenang, Pilkada Nabire Bukan Ajang “Baku Serang”

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Perdebatan sengit di berbagai platform media sosial akhir-akhir ini bahkan menjurus saling serang antar individu dari masing-masing pendukung kandidat hingga bernada fitnah dan ujaran kebencian hendaknya segera dihentikan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) di kabupaten Nabire berlangsung aman sesuai harapan semua pihak.

Gencarnya beragam topik provokatif yang digolongkan sebagai kekerasan verbal di media sosial terutama Facebook dan WhattsApp disesalkan Jhon F. Wayar, ketua Dewan Adat Nabire.

“Harus bijak menggunakan media sosial sebagai sarana menyampaikan pesan-pesan untuk menarik simpati orang lain. Yang baca juga tidak boleh serang dalam komentarnya. Jangan saling benci dan fitnah, stop sebarkan hoax untuk memprovokasi, jangan ancam mengancam. Ini semua dampaknya sangat besar di tengah masyarakat. Hal-hal itu harus dijaga dan semua orang wajib hindari,” tuturnya sembari mengaku kesal mengikuti dinamika di dunia maya sejak tiga bulan lalu.

Pilkada Nabire diikuti tiga Paslon yang diusung gabungan partai politik. Paslon nomor urut 1, Yuvinia Mote – Muhammad Darwis; paslon nomor urut 2, Mesak Magai – Ismail Djamaluddin, dan paslon nomor urut 3, Fransiscus Xaverius Mote – Tabroni Bin M. Cahya.

Baca Juga:  KPK Menang Kasasi MA, Bupati Mimika Divonis 2 Tahun Penjara

Selama tiga hari ke depan adalah masa tenang, Jhon sarankan untuk berhenti “baku serang” di media sosial. Ia khawatirkan saling menghujat antarsesama pendukung pasangan calon (Paslon) di dunia maya jangan sampai terbawa ke dunia nyata. Sebab jika itu terjadi, sudah pasti akan merugikan semua pihak dan berimbas terganggunya agenda nasional.

“Semua harus sukseskan Pilkada dengan aman dan lancar. Jangan saling benci apalagi saling ancam. Ini kalau ada bukti, pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya sembari mengingatkan masih adanya Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang siap menjerat siapapun.

Oktovianus Marko Pekei, ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, menyayangkan masih maraknya dinamika tidak sehat yang bertebaran di media sosial terkait kampanye Pilkada serentak tahun 2020.

Pekei mencatat dua hal kurang baik dalam perdebatan di media sosial, terdapat tidak sedikit warga non pemilih yang rajin berkoar-koar dan materinya menjurus ke hal-hal privasi para peserta Pilkada.

“Ini hal lucu bila kita ikuti dinamika di dunia maya. Semakin hari semakin tidak etis dengan bahasa-bahasa menyerang paslon dan pendukung atau simpatisan. Seharusnya kampanyekan visi, misi dan apa programnya bila nanti terpilih. Itu lebih baik dan berkualitas daripada provokasi dan singgung hal-hal tidak logis,” bebernya.

Baca Juga:  Soal Satu WNA di Enarotali, Begini Kata Pakum Satgas dan Kapolres Paniai

Sesuai ketentuan dari KPU hari ini masuk masa tenang, karena itu ia berharap, kaum intelektual mesti lebih dewasa dan bijak menggunakan media sosial. Sebab, nilai kemanusiaan dan persaudaraan jauh lebih penting ketimbang upaya perpecahan dan kebencian akibat Pilkada.

“Tentunya butuh dukungan dengan kampanye di media sosial, tetapi kalau ternyata penuh dengan amarah, kebencian, fitnah dan provokasi, dampaknya bisa fatal.”

Masih banyaknya upaya negatif dengan saling membenci, menghina, memfitnah, menyebarkan berita bohong hingga merusak atribut kampanye, berkelahi, dan lainnya, menurut Yakobus Dumupa, sekretaris Asosiasi Bupati Meepago, tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga pelecehan terhadap nilai kemanusiaan.

“Saya berharap, para pasangan calon kepala daerah bersama tim pemenangan dan para pendukungnya agar berkompetisi secara sehat,” pintanya.

Hal-hal terkait ini sudah disampaikan juga melalui siaran pers Asosiasi Bupati Meepago beberapa lalu agar dapat dipahami dan dilaksanakan semua pihak untuk menyukseskan Pilkada Nabire yang benar-benar demokratis dan beradab.

Baca Juga:  Partai Demokrat se-Papua Tengah Jaring Bakal Calon Kepala Daerah Jelang Pilkada 2024

Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tentu saja semua pasangan calon dan pendukungnya mengharapkan kemenangan dengan berbagai upaya mencari dukungan rakyat. Tetapi kecenderungan melakukan upaya-upaya negatif, kata Dumupa, patut disesalkan.

“Raihlah kemenangan dengan melakukan upaya-upaya positif. Hentikan kekerasan. Saling menghormatilah satu sama lain. Dan jadilah kompetitor yang demokratis dan humanis.”

Setiap orang menurutnya bebas mendukung salah satu Paslon dari sekian banyak peserta Pilkada. Ini hal wajar, sebab semua orang punya hak memilih sesuai hati nurani.

“Dengan kebebasan itu sebaiknya tidak saling baku emosi. Apalagi melawan ajaran Agama dan bertindak melanggar aturan. Kalau belum dewasa, lebih baik memilih diam dan tidak mendukung siapa-siapa. Itu pilihan terbaik,” tandasnya.

Bupati Dogiyai ini juga menegaskan, tiga calon bupati Nabire sama-sama orang Mee, sehingga warga masyarakat suku Mee disarankan agar jangan bermusuhan dan terpecah-belah hanya karena beda dukungan dalam Pilkada serentak tahun 2020.

“Tetap jaga persatuan dan kebersamaan sebagai orang Mee, karena persaudaraan itu jauh lebih penting dan abadi dibanding kepentingan politik sesaat,” pinta Dumupa.

Pewarta: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.