BeritaDPRD Kota Sorong: Soal Otsus Dikembalikan Kepada Rakyat Papua

DPRD Kota Sorong: Soal Otsus Dikembalikan Kepada Rakyat Papua

KOTA SORONG, SUARAPAPUA.com— DPRD Kota Sorong menyatakan, soal pembahasan Otsus Papua harus dikembalikan kepada rakyat Papua, karena rakyatlah yang merasakan dampak hadirnya Otsus itu.

Hal tersebut disampaikan Elisabeth Nauw, Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong kepada suarapapua.com di Sorong, pada, Senin (19/1/2021).

Katanya, Otsus ada karena rakyat, sehingga pembahasan harus dikembalikan kepada rakyat, sehingga sebagai DPRD tidak berasumsi berdasarkan pikiran sendiri.

Baca Juga:  Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Lakukan Sidak ke Sejumlah SPBU Sorong

“Kita pada prinsipnya kembalikan kepada masyarakat. Masyarakat yang selama ini merasakan dampak dari kehadiran Otsus itu di Papua. Rakyat merasakan seperti apa. Itu yang kita dorong dan dukung. Kita tidak berasumsi berdasarkan pikiran kita sendiri. Kita harus mendengar suara rakyat,” pungkas Elisabeth.

Serupa disampaikan Gusti Sagrim, Ketua Komisi III DPRD Kota Sorong.

Baca Juga:  Vince Tebay, Perempuan Mee Pertama Raih Gelar Profesor

Menurutnya, yang merasakan Otsus adalah rakyat, sehingga berhasil atau tidaknya dikembalikan saja pada rakyat, bukan kepada DPRD. Karena DPRD adalah bagian dari pelaku dari pengambil kebijakan Otsus untuk rakyat.

“Tanya langsung kepada rakyat, jangan tanyakan kepada DPRD. Apakah Otsus sudah memberikan kemerdekaan sejati terhadap hak hidup rakyat Papua, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” tutur Sagrim.

Baca Juga:  Panglima TNI Didesak Tangkap dan Adili Prajurit Pelaku Penyiksa Warga Sipil Papua

Serupa disampaikan Patronela Kambuaya, Anggota DPRD Kota Sorong. “Masyarakat Papua di Papua Barat tolak Otsus, maka kami tetap tenang di tempat mendengarkan suara rakyat,” kata Kambuaya yang adalah Ketua DPRD Kota Sorong.

 

Pewarta: Maria Baru

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

61 Tahun Aneksasi Bangsa Papua Telah Melahirkan Penindasan Secara Sistematis

0
“Kami mendesak tarik militer organik dan non organik dari tanah Papua dan hentikan operasi militer di atas tanah Papua. Cabut undang-undang Omnibus law, buka akses jurnalis asing dan nasional seluas-luasnya ke tanah Papua,” pungkasnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.