BeritaDinkes Tolikara Gelar Sosialisasi Vaksin Covid-19

Dinkes Tolikara Gelar Sosialisasi Vaksin Covid-19

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Sekretaris Dinas Kesehatan kabupaten Tolikara, Legion Yikwa mengatakan, dalam rangka mendukung persiapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di lingkungan pemerintah kabupaten Tolikara, Dinas Kesehatan menggelar sosialisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dengan melibatkan kepala puskesmas dan staf serta tenaga medis lainnya.

Sosialisasi tersebut digelar di aula Dinkes Tolikara di Karubaga, Sabtu (20/2/2021) yang dipimpin sekretaris Dinkes, Legion Yikwa didampingi dokter Briand Sugito.

Yikwa melalui rilisnya kepada suarapapua.com, menjelaskan, sosialisasi terkait program vaksinasi Covid-19 sudah disampaikan secara luas dari pemerintah pusat melalui juru bicara satgas penanganan Covid-19 secara masif.

“Kami paham ada beberapa informasi yang mungkin masih sulit dimengerti masyarakat luas, karenanya sosialisasi ini terus menerus kami lakukan sampai masyarakat paham dengan baik,” ujar Yikwa.

Menurutnya, prioritas penerima vaksin Covid-19 sendiri ditujukan kepada tenaga medis dan staf Dinas Kesehatan Tolikara. Juga kepada orang yang belum pernah terpapar Covid-19 untuk memperoleh kekebalan tubuh atau herd immunity. Kekebalan kelompok tersebut didapat melalui individu-individu yang mendapat vaksinasi. 

“Untuk membentuk kekebalan kelompok tidak harus memvaksinasi seluruh individu, karena tidak semua individu bisa divaksinasi. Seperti mereka yang memiliki masalah kesehatan,” kata Yikwa.

Menurutnya, Indonesia sendiri melaksanakan vaksinasi dengan memprioritaskan kelompok masyarakat tertentu, yang memiliki risiko tertular Covid-19.

Baca Juga:  Mahasiswa Papua di Sulut Desak Komnas HAM RI Investigasi Kasus Penganiayaan di Puncak

“Herd immunity akan tercapai apabila penularannya menurun terus menerus sampai sangat minimal atau tidak ada sama sekali,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, kata Yikwa, Dinkes Tolikara akan mengirim tim kesehatan ke Wamena, kabupaten Jayawijaya, untuk mengikuti pelatihan menjadi Vaksinator.

“Setelah mengikuti pelatihan di Wamena, tim akan kembali ke Tolikara untuk memberikan vaksinasi kepada tenaga kesehatan saja. Mulai dari kepala Puskesmas dan semua staf. Sedangkan untuk umum akan dilaksanakan setelah kami melewati vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua bagi tenaga kesehatan.”

Baca Juga:  Kepala Suku Abun Menyampaikan Maaf Atas Pernyataannya yang Menyinggung Intelektual Abun

Dokter Briand Sugito menjelaskan tujuan vaksinasi adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap wabah Covid-19.

Vaksinasi menurutnya hanya dapat diberikan kepada tim kesehatan pada tahap pertama dan kedua.

“Setelah itu pada tahap berikut diberikan kepada orang yang belum pernah terpapar. Mereka itu yang berusia di atas 18 sampai 59 tahun,” kata dokter Sugito.

Baca Juga:  ULMWP Kutuk Penembakan Dua Anak di Intan Jaya

Sebelumnya, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Tolikara menyatakan tak menerima vaksin Covid-19 masuk Tolikara. Alasannya, hingga kini Tolikara di zona hijau dan karena masih mempersoalkan uji klinis vaksin Sinovac.

Penolakan dikemukakan Sonny Wanimbo, ketua DPRD kabupaten Tolikara, saat memimpin pembukaan sidang paripurna pembahasan RAPBD Tolikara tahun anggaran 2021, baru-baru ini di aula kantor DPRD Tolikara, di Karubaga.

“Vaksin yang disalurkan oleh pemerintah pusat itu tidak diizinkan masuk Tolikara untuk vaksinasi rakyat di sini. Vaksin ini menyangkut kekebalan tubuh. Saya mau vaksinnya benar-benar teruji secara internasional dan diakui seluruh dunia untuk secara paten digunakan,” ujar Wanimbo.

Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

ULMWP: Aneksasi Papua Ke Dalam Indonesia Adalah Ilegal!

0
Tidak Sah semua klaim yang dibuat oleh pemerintah Indonesia mengenai status tanah Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tidak memiliki bukti- bukti sejarah yang otentik, murni dan sejati dan bahwa bangsa Papua Barat telah sungguh-sungguh memiliki kedaulatan sebagai suatu bangsa yang merdeka sederajat dengan bangsa- bangsa lain di muka bumi sejak tanggal 1 Desember 1961.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.