JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Eltinus Omaleng, Bupati Kabupaten Mimika, Papua mengungkapkan bahwa banyak orang asli Papua yang menganggur setelah menempuh pendidikan pada perguruan tinggi hingga ke luar negeri.
Menurutnya, fenomena tersebut terjadi karena kini tidak ada sama sekali kesempatan untuk para lulusan sarjana dan magister ini untuk mendapatkan pekerjaan.
“Indonesia harus perhatikan itu. Kalau tidak ada lapangan kerja, maka ada tembak-tembak, mereka bergabung dengan OPM,” katanya kepada Dirjen PHI dan Jaminan Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Retno Isnaningsih saat membuka pelatihan hukum ketenagakerjaan di Hotel Horison Diana, Timika, Selasa (8/3/2021) seperti dilansir seputarpapua.com.
Intan Jaya, Nduga dan Puncak Papua
Menurut Omaleng, fenomena lulusan sarjana dan magister bergabung dengan OPM kini terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Nduga dan Puncak. Dimana banyak anak-anak lulusan S1 dan S2, bahkan yang putus sekolah bergabung.
“Putus sekolah, pulang sekolah S1 S2 tidak ada lapangan kerja. Sekarang terjadi di Intan Jaya, Nduga, Puncak. Pemerintah, Pengusaha, Freeport tidak pernah beri kesempatan anak-anak putra daerah,” ungkapnya.
Lanjut dia, alasan anak-anak asli Papua tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena posisi-posisi yang seharusnya diisi oleh mereka sudah diisi oleh orang lain.
“Orang-orang lain dari sana datang. Cara-cara begini, tidak ada berikan kesempatan untuk anak-anak Papua, kotaknya itu mereka isi,” kata Bupati.
Kepada Dirjen Retno, Omaleng mengatakan mengungkapkan ada ribuan anak Papua yang menempuh pendidikan ke luar negeri, seperti di Amerika, Eropa ke Uni Soviet. Bahkan anak-anak Papua juga sering meraih juara di negara-negara itu.
Namun, lanjut dia, itu percuma karena ketika pulang ke Papua tidak ada kesempatan untuk mereka bekerja.
“Saya pikir, kalau mereka pulang, dimana mereka kerja, di Indonesia tidak pernah memberikan kesempatan buat orang Papua. Tidak ada!” tuturnya.
Ia meminta kepada Dirjen PHI dan Jaminan Sosial untuk mendata secara baik jumlah pengangguran di Papua dan di Mimika khususnya.
“Ibu bicara hari ini pelatihan untuk anak-anak Papua, tapi anak-anak Papua yang mana yang nanti dong kerja ini, pengusaha Papua mana yang nanti ibu latih mereka ini. Harus data baik ibu,” jelasnya.
Bahkan, PT Freeport Indonesia sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar yang beroperasi di Kabupaten Mimika tidak memperhatikan secara baik anak-anak disini.
Padahal, kekayaan alam di anak-anak Kabupaten Mimika dibawa habis keluar oleh perusahaan tetapi tidak bisa memperhatikan untuk mempekerjakan anak-anak asli Suku Amungme dan Kamoro.
“Sekarang yang pengangguran 400 orang. Kemarin mereka naik demo diatas mau rubah itu SLD, itu anak-anak mahasiswa S2. Mereka demo disana karena tidak ada lapangan kerja buat mereka,” ungkap Bupati.
Menurutnya, sumber daya manusia di Papua sudah sangat siap. Tidak hanya yang menempuh pendidikan di dalam negeri tetapi juga di luar negri berjumlah ribuan.
“Jadi bagaimana kita mau bicara otonomi khusus kalau begini,” ucapnya.
Ia meminta agar pemerintah Indonesia benar-benar memperhatikan anak-anak Papua yang hingga kini masih menganggur, padahal memiliki latar belakang pendidikan yang baik.
Ini karena Papua merupakan bagian dari negara kesatuan republik Indonesia.
“Masa depan Papua ada di tangan Indonesia dan masa depan Indonesia ada di tangan Papua,” tutupnya. (*)
