WAMENA, SUARAPAPUA.com — Untuk membangun ekosistem program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang ideal, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Republik Indonesia berupaya melakukan optimalisasi sinergi lintas sektoral. Antara lain dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, tenaga medis, pemberi kerja, asosiasi fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, pakar, dan stakeholders lainnya.
Ali Ghufron Mukti, direktur utama BPJS Kesehatan RI, mengemukakan hal ini saat menggelar video conference secara nasional, Senin (8/3/2021) kemarin.
Dalam kegiatan press conference yang diikuti seluruh Cabang BPJS, termasuk BPJS Cabang Wamena, kabupaten Jayawijaya, Ali mengatakan, program “BPJS Kesehatan Mendengar” diluncurkan demi meningkatkan mutu layanan dan mendongkrak kepuasan peserta JKN-KIS, yang antara lain untuk menjaring berbagai masukan dan saran yang konstruktif dari para stakeholders JKN-KIS.
“BPJS Kesehatan Mendengar ini membantu kami melakukan pemetaan kebutuhan stakeholders untuk kami jadikan evaluasi, masukan, dan acuan dalam mengelola program JKN-KIS lima tahun ke depan. Bahkan tidak menutup kemungkinan bila suara mereka akan menjadi sasaran strategis jangka panjang BPJS Kesehatan,” tuturnya.
Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan RI, dan Achmad Yurianto, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, hadir mendampingi Ali melakukan kick off BPSJ Kesehatan Mendengar secara virtual.
Pelaksanaan kegiatan ini menurutnya menggunakan tiga metode, yaitu melalui pertemuan offline atau kunjungan langsung ke pemangku kepentingan, melalui pertemuan online, serta melalui e-form yakni formulir elektronik yang akan diedarkan BPJS Kesehatan untuk diisi para pemangku kepentingan.
“Hasil kegiatan selanjutnya akan dikompilasi dan menjadi masukan bagi penyusunan strategi organisasi. Masukan itu juga akan dimanfaatkan untuk mengembangkan inovasi dalam rangka peningkatan mutu layanan, kepuasan peserta serta menjaga keberlangsungan program JKN-KIS,” kata Ali.
Ali menjelaskan, berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPJS Kesehatan, stakeholders yang menjadi prioritas utama untuk dikelola secara intensif adalah mereka yang memiliki wewenang besar serta kepentingan tinggi terhadap organisasi.
Antara lain, peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan, dan pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga yang terkait langsung dengan operasional BPJS Kesehatan, seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kejaksaan Republik Indonesia, dan sebagainya.
Mundiharno, direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mempererat jalinan komunikasi yang lebih baik lagi antara BPJS Kesehatan dengan berbagai stakeholders, yang pada akhirnya diharapkan dapat makin memperkuat ekosistem penyelenggaraan JKN-KIS ke depan.
“Dengan terjalinnya komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholders, diharapkan ekosistem JKN-KIS dapat lebih kondusif dan pada akhirnya program JKN-KIS dapat dilaksanakan lebih baik lagi,” kata Mundiharno yang juga pengarah kegiatan BPJS Kesehatan Mendengar.
Untuk itu, seluruh jajaran BPJS Kesehatan ditekankan pentingnya mendengar suara publik; mendengar dengan empati untuk memahami dan mengerti, bukan sekedar mendengar untuk menjawab dengan kata-kata.
“Pemikiran dan masukan-masukan mereka merupakan hal yang sangat penting karena program JKN-KIS merupakan program nasional yang dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai stakeholders, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Mundiharno.
Sementara itu, Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan RI, menyatakan sangat mendukung program JKN-KIS.
Menurutnya, ada sejumlah upaya yang harus dilakukan untuk menjaga keberlanjutannya antara lain dengan menyesuaikan besaran iuran, redefinisi paket manfaat JKN berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap standar.
Juga, peningkatan kepatuhan pembayaran iuran khususnya dari sektor informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU, serta perbaikan tata kelola JKN.
Dalam hal keadilan dan mutu layanan, kata Harbuwono, diperlukan juga penambahan fasilitas kesehatan di daerah, penguatan mutu layanan, serta penguatan manfaat promotif preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
“Kementerian Kesehatan berperan sebagai regulator sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Segala peraturan terkait JKN-KIS perlu diharmonisasikan dengan peraturan Presiden, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan, agar sesuai dengan kerangka pembangunan kesehatan,” jelasnya.
Lanjut Harbuwono, “Kami juga siap bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk menguatkan kerja sama dalam peningkatan akses fasilitas pelayanan, sustainabilitas finansial, integrasi data, dan hal prioritas nasional lainnya, seperti vaksinasi Covid-19.”
Jalannya press conference ini dipantau pula wartawan dari berbagai media online, media cetak, dan elektronik yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya suarapapua.com. (Adv)
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Markus You
