SORONG, SUARAPAPUA.com — Upaya paksa pemerintah memperpanjang Otonomi Khhusus (Otsus) dan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua dianggap bukan solusi tepat mengatasi persoalan, justru secara sadar hendak melanjutkan kisah derita panjang rakyat Papua.
Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah se-Sorong Raya menyadari hal itu dengan tegas menolak Otsus, pemekaran DOB dan semua kebijakan pemerintah di seluruh Tanah Papua yang tak menguntungkan pemilik negeri emas ini.
“Otsus sudah gagal. Dan, dua provinsi saja negara tidak bisa selesaikan masalah Papua. Yang ada hanya janji-janji palsu,” ujar Elko Kossay saat jumpa pers di Sorong, Kamis (4/3/2021) lalu.
Setelah dianalisis berdasarkan data lapangan, mahasiswa menyimpulkan, pemerintah pusat serta pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat telah gagal dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan yang terjadi di masalah lalu maupun setelah Otsus diberlakukan.
“Otsus dan pemekaran itu akan memperpanjang penderitaan rakyat Papua,” ujar Elko.
Dampak negatif dari pemekaran suatu daerah menurutnya akan sangat besar dalam kehidupan rakyat Papua. Beberapa diantaranya, hutan dieksploitasi dan perampasan tanah adat hingga pemusnahan pemilik ulayat akan terjadi seperti banyak kasus selama ini.
“Ini yang kami khawatirkan, sebab pemekaran itu juga bukan aspirasi rakyat Papua, tetapi itu hanya kepentingan Jakarta bersama oknum elit Papua. Kami tetap di posisi lawan. Tegas tolak Otsus dan pemekaran DOB di seluruh wilayah Papua, lebih khususnya di daerah kami pegunungan tengah,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah pusat beserta para bupati se-wilayah adat Laapago ditekankan agar segera hentikan manuver politiknya menggolkan pemekaran provinsi baru yang dianggap bagian dari upaya memecahbelah keutuhan rakyat akar rumput.
“Rakyat Papua tidak butuh Otsus. Stop paksa lanjutkan lagi. Rakyat Papua juga tidak butuh pemekaran,” ujarnya sembari menegaskan, sejumlah agenda yang belakangan digencarkan di Jakarta segera dihentikan.
Pernyataan tegas dilontarkan Eli Jikwa, aktivis mahasiswa Papua di Sorong Raya. Baginya, tak ada solusi lain kecuali bebas sebagai satu negara berdaulat.
“Akar masalah Papua tidak bisa diselesaikan dengan Otsus dan DOB. Itu omong kosong saja,” ujarnya.
Solusinya, menurut Jikwa, pemerintah segera berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
“Merdeka solusi terbaik bagi bangsa West Papua,” tegasnya.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You