PolhukamKriminalSemua Pihak di Dogiyai Diwajibkan Jaga Kamtibmas

Semua Pihak di Dogiyai Diwajibkan Jaga Kamtibmas

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Seluruh warga masyarakat 10 distrik di kabupaten Dogiyai diwajibkan ikut menjaga keamanan daerah agar aspirasi penolakan Polres bisa sukses.

Harapan itu dikemukakan Oskar Makai, wakil bupati kabupaten Dogiyai, menyusul adanya aksi rakyat menolak pembentukan Polres di Dogiyai.

Wabup mengatakan, semua komponen masyarakat di kabupaten Dogiyai wajib berperan aktif untuk tidak melakukan tindakan kriminal, tidak mengkonsumsi minuman keras (miras), melakukan pemalangan jalan, pencurian, dan tindakan lainnya yang berujung gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Selama hal-hal ini tidak dilakukan, pastinya Polres tidak akan dihadirkan di Dogiyai. Artinya, aspirasi rakyat menolak Polres baru itu sudah tepat dan memang belum layak untuk dimekarkan karena di Dogiyai baru dua Polsek itu jelas belum memenuhi aturan,” ujar Makai kepada suarapapua.com di Nabire belum lama ini.

Baca Juga:  Gawat! Di Mimika, 2.500 Ekor Babi Mati Terserang Virus ASF

Masyarakat pada dasarnya tidak menghendaki Polres baru hadir di Dogiyai sebagaimana disuarakan dalam dua kali aksi massa, sekali lagi ditegaskan agar perlu adanya kesadaran pemuda bersama masyarakat umumnya untuk sadar diri dengan tidak melakukan tindakan melanggar aturan.

“Satu hal paling penting untuk itu adalah kesadaran. Sadar supaya jangan lakukan hal-hal yang melanggar aturan, entah di wilayah Mapiha maupun Kamuu. Itu kalau tidak dipatuhi, pastilah masuk ranah kepolisian dan itu mempercepat hadirnya Polres. Kemarin kan semua masyarakat sudah tolak, jadi perlu sadar diri untuk tidak lakukan tindakan melawan aturan,” kata Makai.

Di depan massa aksi yang memadati halaman kantor DPRD Dogiyai, Senin (22/2/2021), Iptu Michael Ayomi, Kapolsek Kamuu, menegaskan, rencana pembentukan Polres Dogiyai merupakan kewenangan atasan. Bukan berdasarkan usulan Kapolsek.

Baca Juga:  PTFI Bina Pengusaha Muda Papua Melalui Papuan Bridge Program

Ayomi sepakat tanpa Polsek rakyat dan daerah bisa aman. Dengan catatan, tidak melakukan banyak gerakan tambahan yang pada akhirnya mengganggu situasi Kamtibmas.

Karena itu, Kapolsek Kamuu mengimbau kepada semua pemuda di Dogiyai agar bisa mengubah perilaku buruk antara lain konsumsi minuman beralkohol yang berujung perkelahian, pemalangan jalan, penganiayaan, pencurian, dan tindakan lainnya.

“Pada kesempatan yang indah ini saya minta kepada semua pemuda di Dogiyai agar bisa tinggalkan kebiasaan mabuk (konsumsi minuman beralkohol). Karena kita ingat dampaknya. Jadi, kalau itu dihindari, saya jaimin kita bisa atasi segala persoalan di Dogiyai ini,” kata Ayomi.

Irjen Mathius D. Fakhiri, Kapolda Papua, mengatakan, pembangunan Polres di suatu kabupaten baru merupakan kebutuhan institusi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di seluru wilayah Indonesia.

Baca Juga:  Freeport Indonesia Bangun Jembatan Hubungkan Kampung Banti 2 dan Banti 1

“Bangun Polres di suatu kabupaten itu kebutuhan organisasi, bukan untuk kepentingan lainnya. Termasuk bangun Polres di kabupaten Dogiyai,” katanya saat menerima tim Pansus DPRD Dogiyai di Mapolda Papua, Rabu (24/3/2021).

Kapolda akui sejauh ini belum ada rencana hadirkan Polres di Dogiyai. Sebab belum ada petunjuk dari Mabes Polri. Sejumlah kriteria dan syarat wajib dipenuhi jika ada usulan pembentukan Polres, dan itu biasanya membutuhkan waktu.

“Bangun Polres di Dogiyai itu masih lama, ada prosedurnya,” ujar Fakhiri sembari menyarankan semua pihak di Dogiyai wajib menjaga Kamtibmas.

Orgenes Kotouki, ketua Pansus DPRD Dogiyai, menyampaikan harapan kepada Kapolda Papua agar aspirasi rakyat yang dibuat dalam surat pernyataan ditandatangani 79 kepala kampung dan sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan itu ditindaklanjuti ke Kapolri.

Pewarta: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Lakukan Sidak ke Sejumlah SPBU...

0
"Selain menggandeng Pemprov, Pemda, dan aparat untuk melakukan pengawasan, kami juga turut mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan BBM tepat sasaran. Jika masyarakat menemukan adanya penyalahgunaan dalam distribusi BBM terutama BBM subsidi, agar dapat dilaporkan ke pihak berwenang,” ujar Sunardi.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.