JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Aksi demonstrasi rakyat bersama mahasiswa Lanny Jaya menolak Otsus jilid II dan pemekaran daerah otonom baru (DOB) yang dilakukan di ibu kota Tiom beberapa waktu lalu berujung pro kontra diantara anggota DPRD Lanny Jaya. Bupati pun bahkan menuding aksi tersebut direkayasa dan disetting oknum pimpin dan anggota dewan tertentu.
Danius Wenda, ketua Partai Garuda yang juga ketua Komisi C DPRD kabupaten Lanny Jaya, menilai aksi massa di Tiom hanyalah segelintir orang, tak mewakili seluruh rakyat Lanny Jaya.
“Kami DPRD menilai aksi demo penolakan Otsus dan DOB di Lanny Jaya itu tidak mewakili aspirasi rakyat Lanny Jaya,” ujarnya belum lama ini.
Alasannya, kata Wenda, pada saat aksi di DPRD, yang hadir dan terima aspirasi adalah ketua DPRD, ketua Komisi A, Komisi C dan anggota Komisi A.
“Dalam pantauan kami di lapangan, korlapnya adik-adik mahasiswa Lanny Jaya dari Jayapura, penanggung jawab aksi juga tidak ada surat pemberitahuan kepada kami (DPRD). Makanya, kami mengindikasi kelompok aksi ini disetting secara tersistematis untuk kepentingan politis,” tuding Wenda.
Ia berpendapat, aksi penolakan Otsus dan DOB bukan murni mewakili segenap rakyat Lanny Jaya.
“Dalam aksi kami tidak melihat perwakilan per distrik. Yang hadir hanya beberapa orang saja.”
Danius menilai penggunaan dana Otsus khusus di kabupaten Lanny Jaya cukup signifikan dan dirasakan rakyat.
“Penggunaan dana Otsus di kabupaten Lanny Jaya cukup signifikan dan berdampak hingga ke akar rumput. DPRD Lanny Jaya sangat mengapresiasi pemerintahan Befa Yigibalom dan Yemis Kogoya, karena dalam kepemimpinan dua periode dengan umur 12 tahun sudah berhasil membangun infrastruktur fisik dan nonfisik, termasuk menyiapkan SDM,” bebernya.
Meski begitu, Yeru Murib, ketua Fraksi Partai Perindo DPRD kabupaten Lanny Jaya, meminta kepada bupati kabupaten Lanny Jaya agar segera bertanggung jawab atas tudingannya tentang keterlibatan oknum anggota DPRD dalam aksi tersebut.
“Saudara bupati Lanny Jaya harus segera pertanggungjawabkan tudingannya itu,” ujar Yeru Murib saat ditemui wartawan di Kota Jayapura, Kamis (1/4/2021) lalu.
Sebagaimana diberitakan beberapa media, bupati Befa Jigibalom mengatakan, unjuk rasa tersebut dilakukan oleh sekelompok mahasiswa Lanny Jaya dan oknum ketua bersama anggota DPRD Lanny Jaya. Menurut bupati, aksi disetting dan direkayasa.
Murib menegaskan, penolakan Otsus jilid II dan penolakan DOB sudah terjadi di beberapa daerah seperti Sorong, Manokwari, Nabire, Dogiyai, Jayapura, juga di Nduga dan kabupaten lain.
“Bukan rahasia lagi kalau hampir semua daerah sudah adakan aksi penolakan yang sama. Lalu, ada apa dengan Lanny Jaya?,” tanyanya.
Penyampaian aspirasi rakyat termasuk penolakan Otsus dan DOB, ujar Murib, tak salah alamat. “Ya, DPRD itu honainya rakyat. Jadi, apapun aspirasinya akan diterima DPRD dan akan diproses secara kelembagaan.”
Wakil rakyat utusan daerah pemilihan (Dapil) II itu menegaskan, penyampaian aspirasi tidak perlu lebih dulu menyurat ke bupati dan DPRD. Apapun aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam jumlah besar maupun kecil, tentu DPRD punya tanggung jawab untuk menerimanya.
Yeru mengingatkan siapapun tak boleh membatasi ruang rakyat menyampaikan pendapat di muka umum.
“Hak rakyat untuk sampaikan apapun aspirasinya. Kantor DPRD adalah tempat bagi rakyat bicara. Rakyat Lanny Jaya dari 39 distrik. Stop larang dan bungkam ruang demokrasi,” tegasnya.
Lebih lanjut Yeru menyebut perwakilan distrik Kuyawage hingga distrik Beam telah sampaikan aspirasi penolakan Otsus jilid ll dan pemekaran DOB ke DPRD dan selanjutnya diserahkan ke DPRP beberapa waktu lalu.
“DPRD adalah rumah mereka, maka mereka sampaikan aspirasi kepada kami sebagai DPRD kabupaten Lanny Jaya. Sampai di sini sudah jelas. Jadi, ketua Fraksi Perindo meminta kepada saudara bupati kabupaten Lanny Jaya segera bertanggung jawab atas tudingannya kepada DPRD itu harus buktikan sesuai data dan fakta,” pungkasnya.
Pewarta: Agus Pabika
Editor: Markus You
