Komda PMKRI Ingatkan Negara Stop Kriminalisasi Gubernur Papua

0
1393

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ancaman pemerintah pusat yang bahkan menjurus upaya kriminalisasi terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe, dikecam berbagai pihak. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) bahkan memprediksi itu bisa mengundang polemik berkepanjangan di tengah persoalan Papua yang tak kunjung serius ditangani negara.

Benedictus Bame, ketua komisariat daerah (Komda) PMKRI Regio Papua, kepada suarapapua.com, Jumat (9/4/2021), menyatakan, penilaian berlebihan pemerintah pusat terhadap perjalanan Gubernur Lukas Enembe ke PNG yang kemudian viral di media sosial memperlihatkan ketidakdewasaannya. Pemerintah mesti lebih adem dengan mengedepankan prinsip persaudaraan dalam merespons persoalan tersebut.

“Kami minta negara hentikan kriminalisasi yang berlebihan kepada Gubernur Papua, karena itu akan memecah belah persaudaraan yang sudah dibangun secara harmonis antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo,” ujar Bame.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Gubernur Lukas Enembe, menurut Bame, bawahan Presiden Joko Widodo yang mestinya tak perlu direspons berlebihan, bahkan sampai ada ancaman pemberhentian dari jabatan kepala daerah.

Baca Juga:  Berlakukan Operasi Habema, ULMWP: Militerisme di Papua Barat Bukan Solusi

“Saya pikir semua pihak harus akhiri cara yang kurang elegan dalam menanggapi persoalan Papua, termasuk perjalanan pak Gubernur Papua ke PNG. Kalau dengan cara kriminalisasi begini, upaya membangun manusia dan tanah ini akan jauh lebih sulit lagi,” ujarnya.

ads

Pengurus pusat PMKRI itu menilai Gubernur Papua Lukas Enembe memiliki hati bersih, tampil sederhana, tetapi berani dan cerdas mengembang amanat memimpin provinsi ini. Gubernur juga tegas dan selalu konsisten dalam membangun daerah dan masyarakat di Tanah Papua melalui berbagai kebijakan yang patut didukung berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

“Kita terkadang cerdas melihat keburukan seseorang dibandingkan keberhasilan. Ini menurut saya salah. Semestinya kita harus melihat keberhasilan seseorang, kemudian kekurangan akan diisi oleh kebijakan lewat program yang belum direalisasikan. Gubernur sudah minta maaf atas perjalanannya ke PNG. Beliau berangkat ke PNG untuk berobat. Apa lagi yang mau dipersoalkan? Kalau responsnya menjurus ancaman, satu Papua ini pasti tidak terima. Pemerintah pusat dan politisi harus pikir lebih dewasa,” tuturnya menyarankan.

Baca Juga:  Paus Fransiskus Segera Kunjungi Indonesia, Pemerintah Siap Sambut

Bame menegaskan, saatnya negara harus akhiri prasangka buruk dalam menanggapi persoalan Papua. Jika negara menemukan data dengan bukti nyata, setidaknya itu diperlihatkan ke publik.

“Bukan dengan membentuk opini miring di tengah publik. Kalau caranya seperti itu lebih baik dihentikan, sebab cara begitu justru akan memecah belah persaudaraan bahkan memancing rakyat marah,” ujar mantan ketua PMKRI cabang Jayapura periode 2017-2019 itu.

Bame juga menilai aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bukan oleh kader HMI, melainkan oknum tertentu mengatasnamakan HMI.

“Kelompok abal-abal, terlihat dari dari pamflet. Kalau HMI pasti desain aksinya baik.”

Ketimbang demonstrasi Gubernur Papua apalagi Otsus, ia sarankan lebih baik aksinya ditujukan kepada pemerintah pusat di Jakarta.

“Mereka tidak tahu situasi Papua. Lebih baik mereka urus saja Jakarta, demo Jakarta tentang banjir atau tentang apa pun di Jakarta,” ujar Bame.

Baca Juga:  Pacific Network on Globalisation Desak Indonesia Izinkan Misi HAM PBB ke West Papua

Terkait beredarnya pamflet yang mengatasnamakan kader HMI se-Jakarta menggelar aksi terhadap Gubernur Papua, Kamis (8/4/2021) lalu, dikecam Hardi Arifianto, ketua umum badan koordinasi (Badko) HMI Papua-Papua Barat.

Hardi menyatakan, HMI mengecam oknum yang melakukan aksi tersebut. Sebab cara mereka sangat bertentangan dengan aturan organisasi (HMI).

“Kami tidak tahu menahu soal rencana demo itu, karena sejauh ini kami sudah melakukan konfirmasi terhadap Badko setempat atas beredarnya seruan aksi dalam pamflet itu dan tidak ada instruksi langsung untuk aksi. Itu hanya dari oknum yang mengatasnamakan kader HMI se-Jakarta,” beber Hardi dalam siaran pers.

Jika terbukti ada kader murni terlibat dalam aksi tersebut, Hardi minta PB HMI segera berikan sanksi tegas.

“Sudah mengatasnamakan HMI, aksinya tidak sesuai aturan, apalagi tidak ada keputusan resmi dari organisasi. Kalau ada kader yang terlibat, mereka harus diberi sanksi tegas. Jangan biarkan mereka bikin rusak HMI,” tegasnya.

Pewarta: Agus Pabika
Editor: Markus You

Artikel sebelumnyaWabup Terpilih Yahukimo Sampaikan Visi Misi Saat Musrenbang RKPD 2022
Artikel berikutnyaPemprov dan Polda Buka Penerimaan 2 Ribu OAP Jadi Bintara Polisi