Belakangan ini kita dihebohkan dengan berita penembakan dua Guru di Beoga Kabupaten Puncak disusul pembakaran gedung sekolah ditempat yang sama dan selang tiga hari kemudian muncul berita pembakaran sebuah pesawat Helly milik swasta dan hari ( 13/4 ) beredar berita penembakan terhadap seorang tukang Ojek di Ilaga Kabupaten Puncak.
Semua rentetan peristiwa naas tersebut dituduh dilakukan oleh Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata ( KKSB ). Pihak KKSB pun menyatakan bertanggung jawab atas semua peristiwa keji tersebut dengan alasan, mereka terpaksa melakukan tindakan kekerasan itu karena mencurigai keberadaan korban sebagai mata-mata TNI/POLRI. Namun alasan tersebut dibantah pihak TNI/POLRI bahwa tidak benar alasan pihak KKSB.
Tindakan KKSB tersebut ditentang oleh banyak pihak termasuk pihak aktivis HAM bahwa tindakan pembunuhan terhadap warga sipil serta pembakaran fasilitas publik adalah tindakan keji dan melanggar hak asasi manusia.
Berbagai pihak mulai bertanya-tanya mengapa KKSB belakangan ini mulai menunjukan tindakan brutal yang mengorbankan warga sipil dan merusak fasilitas umum. Terkait hal ini, pihak TNI/POLRI menduga , posisi KKSB saat ini sedang terjepit karena kehabisan pasokan bahan makanan.
Menurut Kapolda Papua, dukungan pasokan bahan makanan buat menghidupi KKSB selama ini dipasok dari oknum pejabat daerah dan dana kampung /desa namun jaringan tersebut sudah diputus. Akibatnya KKSB mulai menunjukan sikap brutal terhadap siapa saja termasuk warga sipil maupun merusak fasilitas umum untuk menunjukan eksistensi mereka.
Jika dicermati baik tindakan brutalisme KKSB tersebut sepertinya jauh dari apa yang dituduh Kapolda Papua. Tindakan ini murni dari taktik dan strategi perjuangan mereka. Ada skenario perang yang sedang dibangun pihak TPNPB OPM. Hal ini bisa dipastikan karena adanya pengakuan jujur atas tindakan yang dinilai brutalisme tersebut. Seandainya mereka dalam posisi terjepit tentu menyangkal perbuatannya. Dari sini kita bisa analisis ada skenario baru dalam strategi perang TPNPB OPM sekarang.
Sasaran musuh mereka tidak hanya oada aparat TNI/POLRI tetapi siapa saja warga sipil yang dicurigai berkolaborasi dengan pihak TNI/POLRI. Mereka memiliki jaringan inteljen yang tersebar dimana-mana . Laporan inteljen mereka itulah maka dipastikan ada oknum warga sipil tertentu yang sedang bertugas sebagai spionase dalam pekerjaan sipil. Hal begini berbahaya bagi warga sipil yang bertugas didaerah konflik. Pasti hidup dalam ancaman taruhan nyawa. Semua gerak gerik keseharian dicurigai dan dipantau baik dari TPNPB maupun TNI/POLRI akibatnya menjadi korban ditengah-tengah kedua pihak yang berkonflik.
Bagi masyarakat umum menilai tindakan brutalisme yang mengorbankan warga sipil adalah tindakan kebiadaban yang melanggar HAM. Akan tetapi bagi mereka yang berkonflik menilai tindakan kebrutalan mereka adalah bagian dari garis perjuangan. Memang sulit dibedakan korban antara sipil dengan TNI/POLRI dalam wilayah konflik perang. Karena itu pentingnya suatu tim yang independen untuk menyelidiki letak masalah secara terbuka dan proporsional.
Tentu dengan independensi tugas tim, maka akan dianalisa tindakan brutalisme terhadap warga sipil tersebut apakah masuk dalam klasifikasi terorisme, pelanggaran HAM biasa atau berat, dan/atau hanya sebatas korban tumbal dalam kepentingan kedua pihak yang berkonflik. (*)
