SRD Deiyai Kutuk Pihak yang Gagalkan Aksi Mimbar Bebas di Deiyai

0
1189

PANIAI, SUARAPAPUA.com — Solidaritas Rakyat Deiyai (SRD) mengutuk keras semua pihak, baik aparat keamanan Indonesia TNI-Polri dan orang asli Deiyai, yang telah dengan sengaja berhasil membatalkan aksi mimbar bebas tentang penolakan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II dan pemekaran daerah otonom baru (DOB), Selasa (20/4/2021), di Deiyai.

Aksi yang direncanakan dilangsungkan di lapangan Thomas Adii, Wakeitei, Tigi, itu bisa batal, menurut ketua kordinator lapangan (korlap), Melki Pekei, karena adanya isu bujukan kepada masyarakat dilakukan oleh beberapa orang asli Deiyai yang bekerjasama dengan TNI-Polri.

“Orang-orang ini, mereka jalan pakai megaphone (pengeras suara) keliling kota Wagete sampaikan kepada masyarakat tidak boleh ikut aksi,” ujar Melki, Senin (19/4/2021), kepada suarapapua.com, melalui sambungan telepon.

Orang-orang tersebut, sebut Pekei, Georgius Mote, Samberi Giyai (dari pihak Sat Pol PP) dan Yosep Mote, Pilipus Pekei (dari pihak kepala suku).

“Mereka yang kami sebut dan lain-lain yang tidak kami sebut, yang sudah bekerjasama dengan aparat militer batalkan aksi, kami minta alam Papua, akar rumput Deiyai, tulang belulang yang sudah mendahului dan Allah bangsa Papua, kutuk mereka,” tegas Pekei.

ads
Baca Juga:  Poksus DPR Papua Mendukung Upaya MRP Soal Rekrutmen Politik

Kronologi hingga aksi batal

Pekei mengaku, hari Rabu siang (14/4) pihaknya pergi ke Mapolres Deiyai masukkan surat. Setelah diterima, pihaknya meminta terbitkan surat ijin tetapi pihak Polres tolak.

“Alasannya karena korona dan bulan puasa.  Tapi untuk kegiatan mereka bilang bikin. Asal untuk keamanan harus kerjasama, antara kita dengan mereka. Setelah itu kami pulang dan langsung bagi selebaran aksi ke semua masyarakat. Itu hari Rabu siang,” ucapnya awali kronologi.

Dan sorenya, Rabu, lanjut Pekei, secara tiba-tiba pihak Pol PP, kepala suku dan aparat militer melakukan diskusi. Usai itu, memakai pengeras suara, pihak Pol PP dan kepala suku (aparat militer tidak) jalan imbau ke masyarakat tidak boleh ikut aksi.

“Kami juga dengar langsung karena saat itu kami lagi bagi selebaran ke masyarakat,” ujarnya.

Karena adanya itu, untuk memastikan terkait ijin, pihaknya kembali ke Mapolres untuk menanyakan.

“Mereka bilang sama, bikin saja yang penting keamanan harus kerjasama.”

Tidak sampai disitu, lanjut Pekei, hingga hari Minggu (H-1) dalam gereja, saat bertemu Kapolres, Kapolres masih menyampaikan kegiatan besok (19/4) jalankan.

Baca Juga:  Perda Pengakuan dan Perlindungan MHA di PBD Belum Diterapkan

“Itu dalam gereja, siang. Sorenya, kami bersama Gergo Mote kembali ketemu Kapolres lagi untuk mantapkan soal ijin ini. Masih, Kapolres bilang bikin saja. Hanya waktu yang Kapolres batasi, jam delapan sampai 12 siang. Kami bilang oke, tidak apa-apa,” lanjutnya.

Usai itu, kata Pekei, mereka pulang ke rumah untuk lakukan persiapan.

“Itu sore, jam empat. Begini tiba-tiba saat kami lagi susun teklap, bel masuk dari Georgius Mote, Sekertaris Pol PP, bilang ada surat dari Kapolres. setelah dia antar, kami lihat isinya pembatalan ijin,” terangnya.

Namun anehnya, dikatakan, dari bunyi isi surat menyatakan dikeluhkan atas desakan Satuan Pol PP dan kepala suku.

“Tapi yang pasti mereka semua kerjasama,” tudingnya.

Georgius Mote, Sekertaris Sat Pol PP Deiyai, ketika diminta tanggapan terkait isi surat, katakan, pihaknya tidak tahu-menahu.

“Memang surat pembatalan saya yang antar. Tapi isinya saya tidak tahu karena Polisi isi dalam amplop. Jadi batal karena apa, kami tidak tahu. Jadi surat itu Polisi yang keluarkan, bukan kami,” jawabnya.

Lalu untuk pihaknya bisa turun jalan imbau agar masyarakat tidak ikut demo, kata dia, antisipasi peristiwa seperti demo rasisme 2019 tidak terjadi kembali.

Baca Juga:  AMAN Latih Tata Kelola Manajemen Bagi Pengurus Daerah di PBD

“Itu karena kami dengar isu-isu dari masyarakat kalau mau demo bayar kepala dulu. Terus mereka siap anak panah banyak-banyak lagi. Itu yang kami tidak mau,” ucapnya.

Seperti diberitakan media ini, situasi saat hari H, dari pantauan langsung suarapapua.com, kedua gabungan aparat keamanan tersebut sejak pagi sudah lakukan siaga satu memakai atribut perang lengkap di setiap ruas jalan secara kelompok maupun perorang.

Lalu sekitar pukul 09.00 WS, beberapa anggota dari kedua gabungan aparat bersama beberapa anggota Sat Pol PP menggunakan dua buah mobil patroli milik TNI jalan menghimbau pakai pengeras suara keliling kota Wakeitei melarang masyarakat dengan nada tegas tidak melakukan ataupun terlibat dalam aksi.

“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, tidak boleh buat dan bergabung dalam aksi demo karena kami tidak izinkan. Apabila buat atau gabung, semua kami akan tidak tegas,” demikian himbauan disampaikan.

Mereka (aparat) kemudian minta masyarakat untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Aktivitas pun berjalan demikian. Aksi batal digelar.

Pewarta: Stevanus Yogi

Editor: Arnold Belau

Artikel sebelumnyaAktivis Tigray, Papua, dan RMS Demo di depan Markas PBB saat Pembukaan UNPFII20
Artikel berikutnyaReshuffle Kabinet dan Peluang Jokowi Menepati Janji bagi Papua