Oleh : Yosef Rumaseb)*
)* Penulis adalah anak kampung, tinggal di Biak
Sesudah DPR RI menyetujui usulan Presiden Jokowi untuk melebur Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementrian Riset dan Teknlogy dan membentuk kementrian baru yaitu Kementrian Investasi, maka issue di media mengenai sosok yang tepat untuk mengisi kursi menteri baru Kabinet Indonesia Maju viral.
Reshuffle atau kocok ulang menteri untuk mengisi posisi baru di atas ada baiknya dikritisi oleh orang Papua dan ikut mendorong Presiden Jokowi memenuhi janji politiknya bagi orang Papua (baik di Provinsi Papua maupun di Provinsi Papua Barat) yang membuat Presiden Jokowi mendulang kemenangan besar di kedua provinisi ini. Banyak janji Jokowi bagi orang Papua mengantarkan Jokowi menang mutlak di Pilpres 2014 dan 2019. Tahun 2014, Jokowi-Jusuf Kalla mendapatkan suara 67,63 persen di Papua Barat dan 72,49 persen di Papua. Sementara pada pilpres 2019, Jokowi-Ma’ruf Amin mengantongi suara 79,81 persen di Papua Barat dan bahkan 90,66 persen di Papua. Salah satu janji itu adalah janji untuk mengangkat orang Papua sebagai menteri.
Melawan Lupa, Janji Mengangkat Menteri Asal Papua
Presiden Joko Widodo disambut tepuk tangan setelah mengatakan akan ada orang Papua yang masuk kabinet. Hal itu ia nyatakan saat bertemu siswa SD Kabupaten Jayapura dan Asmat di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/10/2019). “Berapa orang, nanti kita lihat,” tambahnya.
Jika keputusan ini direalisasikan, maka Jokowi akan menambah panjang daftar menteri yang berasal dari Papua. Beberapa di antaranya adalah Freddy Numberi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1999-2000), Menteri Perhubungan (2009-2011), Menteri Kelautan dan Perikanan (2004-2009); Manuel Kaisiepo, Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (2001-2004); Balthasar Kambuaya, Menteri Lingkungan Hidup (2011-2014); dan terakhir Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak era Kabinet Kerja Jokowi 2014-2019.
Tapi lidah tidak bertulang; janji tinggal janji. Tidak ada satu pun orang Papua yang jadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang diumumkan Jokowi, Rabu (23/10/2019).
(Baca selengkapnya di artikel “Janji Jokowi ke Papua Berserakan: dari Dialog hingga Kursi Menteri”, https://tirto.id/ekkb)
Peluang Untuk Menepati Janji
Janji politik Jokowi yang tidak ditepati ini adalah perbuatan tidak terpuji dari Presiden/Kepala Negara RI. Berjanji kemudian tidak menepati janji sama dengan menipu. Ini harus dikoreksi. Dan kini, Presiden memiliki kesempatan untuk menepati janjinya.
Saat ini terdapat satu putra asal Tanah Papua dalam lingkungan Kabinet Indonesia Maju yaitu Bahlil Lahadali (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM RI). Apabila BKPM ditempatkan di bawah Kementrian Investasi maka Kepala BKPM tidak berposisi setingkat dengan menteri lagi. Jadi, apabila Bahlil Lahadali yang saat ini menjadi Kepala BKPM tidak diangkat untuk menempati posisi Menteri Investasi maka makin lengkap sudah penipuan public yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bagi orang Papua.
Prestasi Bahlil sebagai Kepala BKPM menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang professional yang layak memimpin Kementrian Investasi. Peningkatan Investasi Indonesia: 2018 – 2019 sebesar: Rp. 88,3 Triliun, 2019 – 2020 sebesar: Rp. 16,8 Triliun. Terjadi di tengah Pandemi Covid 19, menyebar ke luar Pulau Jawa sebesar: 50,5%, meningkat dari angka sebelumnya 46,3%. Ini merupakan bukti keras keras dan prestasi Bahlil sebagai Kepala BKPM yang sepatutnya dipertimbangkan Presiden.
Prestasi Bahlil sebagai Kepala BKPM di atas telah turut mensukseskan realisasi visi Presiden Jokowi untuk Bagi BKPM mendorong laju pertumbuhan Ekonomi Nasional, membuka lapangan kerja, memperluas sumber pendapatan negara dan memperbaiki peringkat kemudahan berusaha di Indonesia di mata internasional.
Keputusan pengangkatan menteri adalah hak prerogative Presiden. Hanya TUHAN dan Presiden yang tahu siapa yang akan dipilih dan diangkat. Opini ini hanya usulan kepada Presiden Jokowi agar memanfaatkan kesempatan kocok ulang (reshuffle) saat ini untuk menepati janjinya dalam kampanye Presiden tahun 2019 kepada orang Papua.
Biak 21 April 2021
